BWI Siap Fasilitasi Penyelesaian Status Wakaf Blang Padang, Pemerintah Aceh Sambut Positif
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
BATU BARA –Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara melaksanakan kegiatan pendampingan pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah desa di Kecamatan Laut Tador. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2024, dan melibatkan beberapa tim yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Dalam kegiatan ini, Bapenda Kabupaten Batu Bara membagi tim untuk menyasar berbagai desa di Kecamatan Laut Tador, dengan tujuan memastikan proses pengutipan PBB-P2 berjalan lancar dan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah serta memastikan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.
“Kami berupaya memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Batu Bara dapat terus berjalan optimal,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengedukasi warga mengenai prosedur pembayaran PBB-P2 yang benar dan mengurangi potensi kekeliruan dalam pembayaran pajak. Bapenda Kabupaten Batu Bara menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan langsung berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak daerah dapat meningkat, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Batu Bara sebagai daerah yang maju dan sejahtera.
(N/014)
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pengal
NASIONAL