JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan terkoordinasi menyelamatkan status Geopark Kaldera Toba yang kini terancam dicabut dari keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp).
Desakan ini muncul usai hasil pertemuan di Meksiko yang memutuskan pemberian "kartu kuning" terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
"DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera melakukan langkah konkret dan terkoordinasi menyelamatkan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba yang kini terancam dicabut," ujar Puan dalam pernyataan resminya, Kamis (22/5/2025).
Puan menegaskan, kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO merupakan sinyal peringatan serius dan menjadi ujian nyata bagi Indonesia dalam upaya menjaga kawasan Danau Toba sebagai warisan dunia yang bernilai tinggi secara geologis, budaya, dan ekologis.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa jika status UGGp Kaldera Toba benar-benar dicabut, maka hal itu tidak sekadar menjadi kegagalan administratif, melainkan juga akan merusak citra Indonesia sebagai negara yang menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional.
"Kalau status UGGp sampai dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional," ujarnya.
Sebagai informasi, UNESCO sebelumnya memberikan kartu kuning terhadap Geopark Kaldera Toba karena sejumlah indikator pengelolaan kawasan yang dinilai belum sesuai standar.
Badan dunia tersebut dijadwalkan akan kembali mengirim tim asesor pada Juni 2025 mendatang untuk melakukan evaluasi ulang.
Geopark Kaldera Toba, yang mencakup wilayah tujuh kabupaten di Sumatera Utara, resmi diakui sebagai bagian dari jaringan UGGp sejak 2020.
Status ini menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan sekaligus pelestarian warisan geologis.
Puan berharap, seluruh kementerian dan lembaga terkait segera turun tangan untuk memperkuat tata kelola kawasan, termasuk dalam hal konservasi lingkungan, promosi edukasi geologi, hingga pemberdayaan masyarakat lokal.
"Waktu kita tidak banyak. Pemerintah harus serius dan menunjukkan komitmen kuat mempertahankan Geopark Kaldera Toba," tutupnya.*
(wp/a008)
JAKARTA Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri media dan meningkatkan kese
Nasional
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menggenjot inovasi digital dalam pelayanan pajak daerah. Terbaru, Bap
Pemerintahan
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara aktif melayani masyarakat sejak pagi dalam rangka menyukseskan program ungg
Pemerintahan
BATU BARA Guna memastikan pelayanan menyentuh langsung masyarakat Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bup
Pemerintahan
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global dengan mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 1
Internasional
ACEH BARAT Setelah menanti selama lebih dari satu dekade, pabrik karet remah milik Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto,
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untu
Pemerintahan
DENPASAR Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Eutachiusia Seilani alias Tachya dal
Hukum dan Kriminal
BALI Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) resmi melakukan penyelidikan terhadap insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di S
Peristiwa
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu pagi dibuka menguat. IHSG naik sebesar 18,6
Ekonomi