Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026, Rizky Ridho: Kami Kecewa, Suporter Lebih Kecewa
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
TAPSEL -Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 kembali mencuat, kali ini menimpa Kepala Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkan Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional GEMMA PETA INDONESIA, Puteri Leida Harahap, pada Minggu (6/7/2025).
Puteri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari salah satu situs berita, Inspektorat Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penonaktifan sementara Kepala Desa Sibongbong, maradona Sitompul, karena belum mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa tahun 2024.
"Langkah pemberhentian ini bertujuan menyelamatkan kepentingan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan kesinambungan pembangunan desa," jelas Puteri.
Temuan Investigasi GEMMA PETA
Puteri Leida juga memaparkan hasil investigasi dan wawancara lapangan tim GEMMA PETA INDONESIA dengan salah satu perangkat desa, yang mengungkapkan sejumlah kejanggalan.
Di antaranya,Diduga gaji perangkat desa tahun 2025 belum direalisasikan , pengurus BPD, kader desa, dan Diduga BLT tahun 2024 belum disalurkan, meskipun anggaran tahun 2024 telah dicairkan
" Diduga lpj tahun 2024 belum selesai kenapa penarikan anggara 2025 bisa dilakukan?, anggaran tersebut diduga berasal dari ADD 200juta dan DD 300 juta" tegasnya.
Selain itu, diduga kegiatan ketahanan pangan bersifat fiktif, begitu juga dengan beberapa proyek fisik yang tidak jelas pelaksanaannya. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat informasi tentang dugaan penggandaan stempel dan pemalsuan tanda tangan Ketua BPD, yang mengindikasikan adanya upaya manipulasi dokumen pertanggungjawaban.
Konfirmasi Kepala Desa
Ketika dikonfirmasi oleh awak media BITVonline, Kepala Desa Sibongbong Maradona Sitompul membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2024 telah diselesaikan.
"Sudah kita sampaikan semua LPJ dan kegiatan sudah berjalan. Saya ada urusan keluarga saat kunjungan Dinas PMD ke kantor desa," ujar maradona saat dihubungi via WhatsApp.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat Tapanuli Selatan maupun Pemkab Tapsel terkait hasil pemeriksaan terbaru atau status hukum Kepala Desa Sibongbong.
"Untuk kepastian berapa kerugian negara kita serahkan ke Aparat Penegak Hukum dan saat ini Inspektorat lagi melakukan pemeriksaan." tutup puteri leida
GEMMA PETA INDONESIA menyerukan agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan keuangan desa tidak disalahgunakan dan hak masyarakat dapat kembali dipenuhi.*
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
JAKARTA Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
PERISTIWA
GAYO LUES Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menemukan adanya aksi pencurian dan perusakan peralatan pemantau gempa bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap personel kepolisian akan dilakukan sec
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL