Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
Magelang – Mesin tangga angkut (stairlift) yang sempat menuai pro dan kontra di Candi Borobudur usai digunakan dalam kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto pada 29 Mei 2025, kini tetap berada di lokasi, namun tidak dapat diakses publik.
Sebelumnya, Direktur PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), Maya Watono, menyampaikan bahwa stairlift akan tetap terpasang setidaknya selama satu minggu setelah kunjungan kenegaraan, dan dapat digunakan oleh bhikkhu maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik.
"Itu stay sekitar satu minggu. Nanti para bhikkhu juga bisa naik," ujar Maya saat media briefing, 27 Mei lalu.
Namun, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Sabtu (31/5/2025), kondisi lapangan menunjukkan fakta berbeda. Pintu selatan Candi Borobudur ditutup rapat, dibatasi pagar setinggi dua meter dengan terpal putih, serta dijaga ketat oleh petugas keamanan. Tidak ada akses maupun visual langsung ke area stairlift, yang bertolak belakang dengan klaim bahwa fasilitas itu bisa digunakan oleh publik pasca kunjungan.
Minim Informasi dari Pengelola
Direktur PT Taman Wisata Borobudur, Mardijono Nugroho, saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan mendetail.
"Coba tanyakan ke (Kementerian) Kebudayaan, ya," ujarnya singkat.
Pemandu wisata di lokasi menyebutkan bahwa ramp kayu yang mengarah ke badan candi masih terpasang, namun telah ditutup dengan garis pengaman. Pada lantai tiga candi, tampak gapura dengan tirai hitam yang diyakini sebagai lokasi pemasangan stairlift.
Ketua Walubi Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, menyatakan bahwa fasilitas tersebut sangat membantu bagi pengunjung yang mengalami keterbatasan fisik.
"Kaki saya juga sakit. Yang punya masalah kaki terbantu sekali," ucapnya.
Stairlift ini diketahui hanya mampu membawa satu orang dengan beban maksimal 150 kilogram dan digerakkan dengan baterai serta remote control.
Ditegaskan Sesuai Standar
Pihak InJourney menegaskan bahwa pemasangan stairlift dilakukan sesuai dengan standar Outstanding Universal Value (OUV) dari UNESCO, serta bersifat portabel—tidak menggunakan paku atau bor yang dapat merusak struktur candi.
"Kami tidak mungkin melanggar itu," kata Maya Watono.
Pemasangan stairlift merupakan bagian dari rencana pengembangan lima tahun Borobudur yang mencakup peningkatan kuota kunjungan harian dari 1.200 menjadi 5.000 orang.
Namun hingga berita ini ditulis, pengunjung yang ingin naik ke atas struktur candi masih harus membayar tarif tambahan dan dibatasi maksimal 150 orang per jam atau 1.200 orang per hari.*
(km/j006)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL