Presiden Prabowo Luncurkan E-Katalog 6.0: Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Barang Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara pada Selasa (10/12/2024). Langkah ini dinilai sebagai bagian strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di Indonesia, sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan modern.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa peluncuran katalog elektronik ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, yang berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemerintahan yang lebih efisien.“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi,” ujar Presiden. “Saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang telah menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0 ini.”Presiden menegaskan bahwa katalog elektronik versi 6.0 dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ekonomi nasional.“Katalog ini diharapkan mampu mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan serta menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang dinilai masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga. Menurutnya, pengelolaan ekonomi yang lebih efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan nasional.“Ketidakefisienan ini dinilai mencapai 30 persen. Dengan e-katalog ini, kita harapkan angka tersebut bisa berkurang secara signifikan,” tambahnya.Presiden Prabowo meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mulai memanfaatkan katalog elektronik versi terbaru ini pada awal 2025. Langkah ini diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan dalam pola kerja birokrasi dan pengelolaan anggaran negara.“Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025,” tegasnya. (JOHANSIRAIT)