BPJPH dan Kemenpar Kolaborasi Perkuat Wisata Ramah Muslim Lewat Sertifikasi Halal Gratis

JAKARTA– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menyatukan langkah dalam memperkuat pengembangan wisata ramah Muslim melalui program sertifikasi halal gratis, khususnya bagi pelaku UMK di desa wisata, Rabu (2/7/2025).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan sinergi strategis yang saling memperkuat antarprogram di dua lembaga tersebut.

"BPJPH memiliki program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang tahun ini menargetkan satu juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan Kemenpar membina lebih dari 6.000 desa wisata. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk saling mendukung demi memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim di Indonesia," jelas Haikal.

Ia menekankan bahwa kehadiran produk halal yang tersertifikasi di kawasan wisata bukan hanya penting, tetapi menjadi keniscayaan dalam membangun daya saing destinasi wisata Indonesia di kancah global.

Haikal juga menyoroti besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal dan wisata ramah Muslim, dengan dukungan sumber daya lokal yang melimpah.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektoral, termasuk dengan para pemangku kepentingan lokal, untuk mengoptimalkan potensi ini.

"Kita memiliki lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H), lebih dari 64 juta pelaku usaha, dan ribuan desa wisata unggulan. Semua ini harus dimobilisasi untuk menggenjot sertifikasi halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi wisata halal dunia," imbuhnya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk langsung terjun ke lapangan bersama BPJPH dalam menyukseskan program ini.

"Kami akan mulai dengan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata. Target kami tahun ini lebih dari 6.100 desa wisata memiliki produk halal tersertifikasi. Ini langkah penting agar Indonesia kembali menjadi nomor satu dalam wisata ramah Muslim," tegas Widiyanti.

Menpar juga menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi kebijakan serta strategi promosi wisata halal secara agresif ke pasar global.

Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap tidak hanya mendorong pertumbuhan pariwisata inklusif, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMK di sektor pariwisata untuk naik kelas melalui jaminan produk halal yang diakui secara nasional dan internasional.*

(at/a008)