Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
BALI -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah pusat memungkinkan pemberian insentif kepada kepala daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.
Hal ini dikemukakannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7).
Pernyataan ini menanggapi usulan Gubernur Bali Wayan Koster, yang sebelumnya meminta agar daerah tujuan wisata dunia seperti Bali mendapatkan insentif berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dari pemerintah pusat.
"Insentif itu memungkinkan. Kita memiliki Dana Insentif Daerah (DID), dan untuk daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal, sangat mungkin menerima," ujar Bima Arya.
Wamendagri menambahkan, agar usulan ini dapat direalisasikan, perlu adanya regulasi yang mengatur kriteria dan ketentuan teknis mengenai siapa saja yang berhak menerima insentif tersebut.
"Harus ada kejelasan. Satu, kriterianya apa. Mana daerah yang layak dan berhak mendapat insentif, itu semua perlu diperjelas dalam aturan resmi," lanjutnya.
Meski saat ini belum ada aturan khusus, ia menekankan bahwa dana insentif daerah (DID) pada prinsipnya bisa dialokasikan ke daerah penghasil devisa dari sektor pariwisata.
Wamendagri juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan skema insentif yang dimaksud.
Selain soal anggaran, Bima Arya juga menyoroti pentingnya arah pemanfaatan dana insentif tersebut, yakni untuk mendorong pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
"Kami berharap pariwisata bukan hanya soal jumlah turis yang ramai, tapi bagaimana dampaknya berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyampaikan langsung usulan insentif ini dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Denpasar. Ia menyebut bahwa Bali menyumbang hingga 44 persen dari total devisa pariwisata nasional, dengan Rp107 triliun perputaran ekonomi yang terjadi sepanjang 2024.
"Bali memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata nasional. Sudah sepatutnya pemerintah pusat memberi afirmasi dan keberpihakan kepada Bali agar kepariwisataannya semakin berkualitas dan berkelanjutan," ujar Koster.*
(at/j006)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul H
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar seb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN