Belum Bebas Sudah Bikin Heboh! Isu Nikah Ammar Zoni dan Dokter Kamelia Akhirnya Terjawab
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
TOBA – Sehari setelah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong langsung menggelar rapat bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan para bupati di kawasan Danau Toba, Sabtu (12/7).
Rapat ini membahas rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Danau Toba, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan daerah, serta mengembangkan industri, pariwisata, dan perdagangan di kawasan tersebut.
Togap Simangunsong menekankan bahwa pembentukan KEK Danau Toba bukan hanya mengenai pembangunan fisik dan destinasi wisata, namun juga untuk menjaga warisan alam dan budaya yang ada di kawasan tersebut.
Selain itu, KEK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya yang berada di sekitar Danau Toba.
"Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata, namun merupakan tanggung jawab menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba," ujar Togap Simangunsong usai rapat di Institut Teknologi Del, Laguboti, Kabupaten Toba.
Pemprov Sumut saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan terkait lahan, dokumen, dan administrasi untuk pembentukan KEK Danau Toba.
Bersama dengan DEN, Pemprov Sumut serta tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba akan mengusulkan pembentukan KEK ini ke Dewan Nasional KEK.
"Bersama dengan kabupaten/kota dan DEN kita akan berkolaborasi agar ini terwujud. Yang perlu diketahui, masing-masing harus tahu tugasnya sehingga pembentukan KEK ini berjalan dengan lancar. KEK Danau Toba akan memberikan dampak besar kepada masyarakat dan pembangunan daerah," kata Togap.
Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan bahwa setiap daerah di kawasan Danau Toba memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.
Oleh karena itu, pembentukan KEK ini harus memperhatikan kedua faktor tersebut, di mana setiap daerah diminta untuk mengusulkan rencana bisnis yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya.
"Ada beberapa kegiatan usaha di KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan, kesehatan. Pemerintah daerah harus melihat itu dan mengusulkan rencana bisnis yang tepat di daerahnya. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, kelembagaan, badan usaha, dan evaluasi," jelas Luhut.
Luhut juga menambahkan bahwa pembentukan KEK Danau Toba akan menjadi langkah besar untuk mendorong pembangunan kawasan Danau Toba, sehingga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar.
JAKARTA Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (rutan) pada Kamis (23/10/2025).
Entertainment
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 21,4 persen secara
Ekonomi
JAKARTA Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson Mokola, menegaskan bahwa asetaset yang disita dari aktris Sandra Dewi merupakan harta y
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yu
Ekonomi
MEDAN Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 Humas Polri yang diperingati setiap 30 Oktober, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Sumatera Utar
Agama
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan di seluruh kabupat
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) yang diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Program Berobat Grati
Kesehatan
DELISERDANG Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mengajak seluruh anggota DWP menjadi te
Pemerintahan
DENPASAR Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan set
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melarang prak
Ekonomi