Indonesia Punya Potensi Energi Bersih 3.700 GW, Rosan Undang Mitra Internasional

Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik dari energi bersih hingga 3.700 gigawatt (GW). Potensi ini berasal dari berbagai sumber seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, hingga gelombang laut.

Berbicara dalam forum World Economic Forum (WEF) bertajuk Industrial Clusters as Energy Pioneers di Davos, Swiss, Rosan menyoroti besarnya cadangan panas bumi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatra. Namun, ia menyayangkan bahwa pemanfaatannya masih di bawah 1%.

“Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, terutama di Jawa dan Sumatra. Tetapi yang telah terpasang saat ini baru kurang dari 1%. Ini menunjukkan peluang besar yang masih dapat digarap,” ujar Rosan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/1/2025).

Rosan menjelaskan, pengembangan klaster industri berbasis energi bersih dan keberlanjutan sudah mencapai kapasitas 6,6 GW. Dari kapasitas tersebut, salah satu klaster industri mengonsumsi 4,5 GW energi dan rencananya akan diperluas dengan tambahan 2,5 GW. “Target kami adalah memastikan seluruh kebutuhan energi sebesar 6,6 GW di klaster ini menggunakan energi bersih,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis klaster industri untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Indonesia bahkan telah meluncurkan klaster industri dengan target emisi nol pertama di ASEAN. Salah satu contohnya adalah klaster industri nikel, di mana seluruh rantai pasok terintegrasi dalam satu lokasi.

Namun, Rosan mengakui bahwa untuk mencapai target emisi nol, Indonesia membutuhkan kolaborasi internasional, baik dalam pendanaan, teknologi, maupun pengembangan sumber daya manusia. “Kami mengundang mitra internasional untuk berkolaborasi mewujudkan target emisi nol. Dengan teknologi baru, kemauan politik yang kuat, serta dukungan rakyat Indonesia, kami yakin target ini bisa dicapai lebih awal dari 2060, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Rosan menegaskan, setiap proyek di kawasan industri baru harus dirancang untuk mencapai emisi nol bersih sejak awal. Ia juga mendorong perusahaan lokal dan asing menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama. “Kami terus mereformasi kebijakan dan regulasi untuk menarik investasi. Proses perizinan kini lebih sederhana dan terintegrasi di bawah Kementerian Investasi, termasuk pemberian insentif fiskal,” tambah Rosan.(Dtk)

(christie)