KLUNGKUNG – Media sosial tengah diramaikan dengan video viral yang memperlihatkan proses pembangunan lift kaca di kawasan wisata Pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali.
Proyek tersebut menuai perdebatan publik lantaran dinilai dapat mengganggu panorama ikonik pantai yang terkenal hingga mancanegara itu.
Lift kaca dengan tinggi mencapai 182 meter ini disebut sebagai salah satu proyek pengembangan destinasi wisata di Nusa Penida.Baca Juga:
Sebagian pihak menilai pembangunan fasilitas tersebut dapat membantu wisatawan yang kesulitan menuruni jalur curam menuju bibir pantai, sekaligus menjadi spot wisata baru dengan pemandangan laut lepas.
Namun di sisi lain, banyak warganet menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut justru merusak keaslian dan keindahan alam Kelingking Beach yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan.
"Sebagai pecinta alam, ini tindakan merusak dan tidak dapat dibenarkan dari sisi apa pun," tulis salah satu pengguna Instagram @razorr***, dikutip dari akun @cretivox.
"Sedih banget lihatnya, gak semua itu harus berubah," komentar warganet lainnya, @sur****.
Beberapa netizen juga menyinggung soal arah pengembangan pariwisata Bali yang dianggap terlalu berorientasi pada infrastruktur tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
"Gak heran tahta pariwisata di ASEAN sekarang dipegang oleh Thailand dan Vietnam," tulis akun @reks*** dengan nada sindiran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung mengonfirmasi bahwa proyek pembangunan lift kaca di Kelingking Beach menelan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sama antara investor asal Tiongkok, PT Bina Nusa Properti (BNP), dengan Banjar Adat Karang Dewa sebagai pemegang hak wilayah.
Desain lift ini disebut mengadopsi konsep serupa dengan lift di Taman Hutan Nasional Zhangjiajie, Hunan, China, yang juga menggunakan dinding kaca untuk menampilkan panorama alam secara maksimal.
Selain lift vertikal setinggi 182 meter, proyek tersebut juga mencakup pembangunan jembatan kaca sepanjang 64 meter di area tebing.
Meski telah mengantongi izin resmi, proyek tersebut menimbulkan pro dan kontra.
Pihak pendukung menilai fasilitas ini akan meningkatkan kenyamanan wisatawan, terutama bagi mereka yang tidak mampu menuruni jalur curam.
Namun, kalangan pemerhati lingkungan menyoroti potensi kerusakan ekosistem tebing dan pantai akibat pembangunan di kawasan rawan erosi.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Kelingking Beach akan kehilangan karakter alaminya yang menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memberikan pernyataan resmi terkait tanggapan atas kritik publik yang berkembang di media sosial.*
(di/a008)
BEKASI Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, didampingi Wakapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi, Kasat Reskrim AKBP
Hukum dan Kriminal
BEKASI Polres Metro Bekasi Kota berhasil menggagalkan rencana tawuran yang melibatkan sekelompok mahasiswa di Taman Lidah Buaya, Jalan M
Hukum dan Kriminal
SIBOLGA Polisi mengungkap motif dan kronologi aksi penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya (21) di Masjid Agu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis berat kepada Mantan Kepala Desa Banjar Hulu, Kecamatan Siantar,
Hukum dan Kriminal
GALANG Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendorong p
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA Kebijakan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemeri
Pemerintahan
JAKARTA Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penur
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi me
Pemerintahan