Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah mematangkan Revisi UU Minerba untuk dijadikan Rancangan Undang-Undang (RUU). Salah satu poin yang menarik perhatian adalah usulan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Dalam rapat pleno Baleg DPR RI pada Kamis (23/1/2025), Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta pandangan dari Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Kresna Wattimena, terkait perguruan tinggi yang layak mendapatkan IUP.
“Prof, izin saya juga ingin pandangan Prof terkait perguruan tinggi yang terakreditasi. Eligible-nya seperti apa?” tanya Bob kepada Ridho. Ridho menyatakan bahwa perguruan tinggi yang berhak mendapatkan IUP adalah yang memiliki akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan data, terdapat 149 perguruan tinggi di Indonesia dengan status akreditasi tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa akreditasi saja tidak cukup. Perguruan tinggi juga harus memiliki program studi yang relevan, seperti geologi tambang, metalurgi, hingga teknik lingkungan, yang dapat mendukung analisis dampak lingkungan (amdal). “Perguruan tinggi unggul belum tentu punya program studi yang mendukung sektor tambang. Jadi, selain akreditasi, penting juga melihat kompetensi program studi terkait,” jelasnya.
Baca Juga:
Ridho juga mengingatkan bahwa investasi besar diperlukan jika perguruan tinggi ingin mendapatkan IUP. Proses eksplorasi hingga penyelidikan umum dalam sektor tambang bisa memakan waktu hingga 10 tahun sebelum menghasilkan keuntungan. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi institusi pendidikan. Dalam pembahasan sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan empat poin baru yang akan masuk dalam revisi UU Minerba:
Percepatan hilirisasi mineral dan batu bara untuk mendukung swasembada energi.
Baca Juga:
Pemberian IUP kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Pemberian IUP kepada perguruan tinggi untuk mendukung riset dan pengembangan.
Pemberian IUP kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memberdayakan pelaku usaha kecil.
(christie)
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
