Prabowo Gelontorkan Rp100 Miliar untuk 1.098 Sapi Kurban Idul Adha 2026, Dibiayai APBN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa nilai investasi Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam tidak mencapai USD 1 miliar, seperti yang disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani, melainkan hanya sekitar USD 200 juta atau setara dengan Rp 3,25 triliun (kurs Rp 16.280 per dolar AS).
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni, menyatakan bahwa nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi awal yang diajukan Apple, yakni USD 1 miliar. Menurut Febri, proyeksi nilai investasi yang lebih tinggi disebabkan oleh dimasukkannya biaya ekspor dan pembelian bahan baku yang tidak termasuk dalam kategori capital expenditure (capex).
“Nilai investasi dihitung berdasarkan capex yang mencakup pembelian tanah, bangunan, dan mesin/teknologi. Jadi, meskipun Apple menyertakan proyeksi ekspor dan pembelian bahan baku, hal ini seharusnya tidak dihitung sebagai bagian dari investasi langsung,” jelas Febri dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).
Febri juga mengungkapkan bahwa dalam negosiasi pada 7 Januari 2025, Kemenperin dengan tegas menyampaikan kepada Apple bahwa proyeksi ekspor dan pembelian bahan baku tidak dapat dihitung sebagai bagian dari capex.
Namun demikian, meski terdapat perbedaan nilai investasi, Kemenperin memilih untuk memberikan sanksi yang lebih ringan terhadap Apple terkait ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen investasi sebelumnya pada periode 2020-2023. Apple diketahui masih memiliki utang komitmen investasi senilai USD 10 juta yang jatuh tempo pada Juni 2023.
Sebagai respons, Kemenperin memberikan sanksi penambahan modal investasi dalam proposal 2024-2026 untuk memastikan Apple tetap mematuhi regulasi yang berlaku. “Kami memberikan kemudahan bagi Apple untuk segera membangun fasilitas produksi di Indonesia, namun jika mereka masih tidak patuh, kami akan mempertimbangkan sanksi lebih berat,” tegas Febri.
Selain itu, Kemenperin juga menanggapi klaim bahwa Indonesia tidak memiliki ekosistem industri berteknologi tinggi yang memadai bagi perusahaan seperti Apple. Febri menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki ekosistem teknologi tinggi dan SDM yang berkualitas untuk mendukung investasi perusahaan global, termasuk Apple.
Pabrik AirTag di Batam diperkirakan akan beroperasi pada 2026 dan dapat menyerap hingga 2.000 tenaga kerja lokal. Fasilitas produksi ini diharapkan mampu memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan global AirTag.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oppo resmi memperkenalkan generasi terbaru lini Reno Series melalui peluncuran Oppo Reno 16 dan Oppo Reno 16 Pro di China. Kedua
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama berta
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Aceh menegaskan revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strateg
PEMERINTAHAN