KDRT Menurun Sejak Ada Program MBG, Bupati Nagekeo Ungkap Alasannya
NAGEKEO Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengungkapkan adanya dampak sosial dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wila
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Aceh menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyatakan revisi UUPA tidak semata-mata menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun di Aceh pasca penandatanganan perjanjian damai.
"Revisi UUPA ini untuk menghindari potensi konflik Aceh di masa depan," kata Mualem dalam pertemuan bersama tim pembahas revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh di Jakarta, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
Menurut Mualem, keberadaan UUPA selama ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan khusus Aceh.
Karena itu, penyempurnaan regulasi dinilai perlu dilakukan agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa depan.
Salah satu poin krusial yang diperjuangkan Pemerintah Aceh dalam revisi UUPA adalah keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus).
Pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus ditetapkan sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional atau setidaknya setara dengan skema yang diterima Papua.
"Kita harapkan disetujui dana otsus Aceh sebesar 2,5 persen, atau minimal sama dengan Papua sebesar 2,25 persen," ujar Mualem.
Dana otsus selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh.
Pemerintah Aceh menilai penghentian dana otsus tanpa adanya skema pengganti berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan dana otonomi khusus merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia optimistis pemerintah pusat akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan Aceh.
NAGEKEO Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengungkapkan adanya dampak sosial dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wila
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengungkapkan polisi telah memeriksa dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mempertanyakan polemik rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah w
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan penyiksaan terhadap dua anak berusia 7 dan 6 tahun di Kabupaten Dairi, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehJannus TH SiahaanDEMOKRASI sering diberi parameter dengan halhal yang mudah terlihat, seperti pemilu yang berlangsung secara rutin, pa
OPINI
JAKARTA Bank Mandiri kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha
EKONOMI
JAKARTA Dalam ajaran Islam, amalan seseorang terputus ketika meninggal dunia, kecuali beberapa amal yang pahalanya tetap mengalir.Salah
AGAMA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut kedatangan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan atau Pang
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., resmi membuka Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 Kementerian Ketenagakerjaan Republ
PEMERINTAHAN