Pamer 'Rapor' Kinerja di Muktamar NU, Prabowo Klaim Swasembada hingga MBG Tembus 62 Juta Jiwa
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Aceh menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyatakan revisi UUPA tidak semata-mata menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun di Aceh pasca penandatanganan perjanjian damai.
"Revisi UUPA ini untuk menghindari potensi konflik Aceh di masa depan," kata Mualem dalam pertemuan bersama tim pembahas revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh di Jakarta, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
Menurut Mualem, keberadaan UUPA selama ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan khusus Aceh.
Karena itu, penyempurnaan regulasi dinilai perlu dilakukan agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa depan.
Salah satu poin krusial yang diperjuangkan Pemerintah Aceh dalam revisi UUPA adalah keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus).
Pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus ditetapkan sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional atau setidaknya setara dengan skema yang diterima Papua.
"Kita harapkan disetujui dana otsus Aceh sebesar 2,5 persen, atau minimal sama dengan Papua sebesar 2,25 persen," ujar Mualem.
Dana otsus selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh.
Pemerintah Aceh menilai penghentian dana otsus tanpa adanya skema pengganti berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan dana otonomi khusus merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia optimistis pemerintah pusat akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan Aceh.
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menilai kedekatan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah penting untuk menjaga keamanan
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan kepada para ulama, kiai dan santri atas kontribusi mereka dalam menjaga kemerd
NASIONAL
JAKARTA Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Keputusan tersebut diam
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pemeriksaan perkara banding terdakwa David Chandra terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan operasi coiling aneurisma perdana pada pas
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melind
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperketat pemantauan harga dan pasokan pangan setelah harga daging ayam ras
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 5.654 atlet telah terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Ajang olahra
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong sektor olahraga berkembang menjadi industri yang mampu menghasilkan pen
OLAHRAGA