Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, menepis rumor yang menyebutkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami ketegangan. Dalam sebuah acara di Jakarta hari ini, Megawati dengan tegas menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja meskipun ada pihak yang mencoba meragukan hal tersebut.
Dalam pidatonya saat menyampaikan penyerahan duplikat bendera pusaka, Megawati menanggapi secara langsung pernyataan yang menyebutkan adanya perasaan tidak baik antara dirinya dan presiden saat ini. “Tadi sebelum ke sini, enggak tahu siapa, ngomong, mengatakan saya tidak ini (baik) sama presiden,” ungkap Megawati dengan nada tegang.
Megawati juga menyiratkan bahwa isu ketegangan ini mungkin terkait dengan posisinya yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Hanya karena saya dikatakan saya enggak mau dikatakan 3 periode, katanya saya enggak mau perpanjangan saya tahu hukum,” tegasnya.
Menurut Megawati, penolakannya atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden sudah didasari oleh kajian hukum yang ia lakukan. “Saya tanya ahli tata negara, TAP-nya masih berlaku? Yes,” ujar Megawati, merujuk pada keputusan MPR yang mengatur batas masa jabatan presiden.
Lebih lanjut, Megawati menegaskan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas melarang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Saya enggak mau republik ini rusak oleh orang Indonesia yang sudah enggak merasa harus gotong-royong,” katanya dengan penuh keputusan.
Kehadiran Megawati dalam acara tersebut tidak hanya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, tetapi juga sebagai tokoh politik yang konsisten dalam menjaga prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Dalam pandangannya, integritas konstitusi harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membahayakan stabilitas negara.
Megawati mengakhiri pidatonya dengan sebuah pertanyaan retoris kepada hadirin, “Bagaimana, kalian mau jadi elite aja?” Pertanyaan ini mencerminkan keprihatinan atas elit politik yang mungkin kehilangan rasa tanggung jawab terhadap keutuhan bangsa dan kesatuan.
Dengan penegasan yang kuat dan sikap yang tegas, Megawati Soekarnoputri memastikan bahwa komitmennya terhadap demokrasi dan keadilan tetap utuh, sesuai dengan visi Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL