Megawati Soekarnoputri Kritik Kinerja Hukum Indonesia: “Hukum Kita Seperti Senam Poco-Poco”

JAKARTA  -Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap sistem hukum Indonesia dalam pidato kebangsaannya di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Megawati menilai bahwa sistem hukum saat ini ibarat senam poco-poco, menggambarkan ketidakberesan dan kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pidatonya, Megawati memaparkan perjalanan sejarah hukum di Indonesia, dari era kemerdekaan hingga Orde Baru yang dipimpin Presiden kedua, Soeharto, dan melanjutkan hingga era reformasi. Ia mengkritik keras penanganan kasus-kasus hukum yang dinilai tidak tuntas dan lamban.

Salah satu contoh yang Megawati soroti adalah tragedi Kudatuli pada 27 Juli 1996. Megawati menilai, penanganan kasus tersebut masih belum jelas dan terkatung-katung hingga saat ini. Ia mengatakan, “Bayangkan dari tahun berapa sampai sekarang, seolah tidak dibuka-buka. Ini juga menunjukkan masalah hukum kita. Kita tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum.”

Menurut Megawati, sistem hukum saat ini mengalami stagnasi dan bahkan mundur. “Hukum kita menurut saya seperti poco-poco. Coba bayangkan, kita seolah terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah selesai, tidak ada kemajuan yang berarti,” ujar Megawati dengan nada penuh penekanan.

Megawati juga menyoroti ketidakberanian masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran di era reformasi. Ia menunjukkan kekesalannya terhadap sikap masyarakat yang masih takut bersuara, meskipun negara sudah memasuki era reformasi yang seharusnya menjamin kebebasan berbicara. Megawati menceritakan pengalamannya sendiri yang sering dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa dalam berbagai kasus. “Dipanggil polisi saja tiga kali, maaf kalau di anak buah saya, saya ngamuk. Bayangkan kalah sama perempuan, dipanggil polisi saja tiga kali ditanyain macam-macam. Di kejaksaan saja sekali dari jam 8 pagi sampai hampir jam 8 malam,” ujarnya dengan nada kesal.

Pernyataan Megawati mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi hukum di Indonesia yang dianggapnya tidak berkembang sesuai harapan masyarakat. Ia menilai, ketidakberesan dalam penegakan hukum berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum.

Pernyataan ini tentu menambah warna dalam diskursus mengenai reformasi hukum di Indonesia, yang semakin mendesak untuk dilakukan guna menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif. Megawati berharap bahwa kritiknya dapat memicu perbaikan dan mendorong reformasi yang lebih mendalam dalam sistem hukum negara ini.

(N/014)