MTQ Sumut 2026 Digelar Juni, Ribuan Peserta Bersaing Menuju Target Lima Besar Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi pada 1525 Juni 2026
PENDIDIKAN
JAKARTA -Kontroversi mengenai pencalonan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 semakin memanas. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan respons tegas terhadap pernyataan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang menyuarakan keprihatinan atas potensi bahaya dari pasangan ini.
“Pasangan Anies-Sohibul bukanlah pasangan yang berbahaya. Semuanya aman,” tegas Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dalam penutupan Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) DPP PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Syaikhu menegaskan bahwa Anies dan Sohibul merupakan duet yang ideal untuk Jakarta, mengingat latar belakang pendidikan mereka yang luas, termasuk pengalaman belajar di luar negeri yang memberikan wawasan global yang mendalam.
“Dua kandidat ini bukanlah kandidat yang terpaku pada kehidupan lokal. Mereka telah memperoleh pendidikan dan pengalaman yang luas di tingkat internasional. Insyaallah, ini akan menjadi modal utama mereka,” papar Syaikhu.
Sebaliknya, PKB, melalui pernyataan Wakil Sekretaris Jenderalnya, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan atas keputusan PKS untuk menduetkan Anies dan Sohibul. Huda menyoroti bahwa PKS belum memiliki ‘golden ticket’ untuk mengusung calon gubernur atau wakil gubernur sendiri, yang menurutnya dapat menimbulkan risiko bagi PKS sendiri dalam mencari mitra koalisi.
“Model memborong figur untuk partai yang tidak memiliki golden ticket menurut saya berpotensi membawa bahaya,” tegas Huda dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/6).
Pernyataan ini menggarisbawahi ketegangan politik antara partai-partai besar menjelang Pilgub Jakarta 2024. PKS, yang masih membutuhkan tambahan 4 kursi di Jakarta untuk dapat mengusung pasangan Anies-Sohibul, harus menghadapi tantangan dalam membangun koalisi yang solid.
Kendati demikian, PKS tetap yakin bahwa pasangan ini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi Jakarta, terutama dalam konteks globalisasi dan tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.
Kasus ini juga mencerminkan dinamika internal PKS sendiri, di mana keputusan mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mencerminkan pertimbangan yang matang dan strategi politik yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan elektoral yang maksimal.
Hingga saat ini, publik dan para pengamat politik akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari kontroversi ini, termasuk respons dari berbagai pihak terkait pernyataan PKS dan PKB yang menjadi sorotan utama dalam peta politik Jakarta menjelang Pilgub 2024.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi pada 1525 Juni 2026
PENDIDIKAN
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI