Politikus PDIP Ungkap Dua Opsi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Kaesang Tidak Termasuk?

JAKARTA -Politikus PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa partainya tengah mempertimbangkan dua opsi terkait calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Namun, menariknya, tidak ada nama Ketum PSI, Kaesang Pangarep, dalam dua opsi yang dibahas PDIP.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (13/6/2024), Guntur menyatakan bahwa PDIP lebih memilih untuk tidak berkomentar mengenai Kaesang, mengingat dia bukan kader partai tersebut. Guntur menegaskan bahwa PDIP lebih fokus pada pemberdayaan kader-kader terbaik mereka untuk bertarung dalam Pilkada 2024.

Meskipun begitu, Guntur menambahkan bahwa PDIP tetap mengomentari Anies Baswedan karena nama Anies diusulkan oleh PDIP Jakarta ke DPP. Dia menjelaskan bahwa Anies diusulkan sebagai calon Gubernur yang berpasangan dengan kader PDIP.

PDIP, kata Guntur, memiliki dua opsi untuk Pilkada Jakarta. Pertama, adalah dengan mengusung kader sendiri sebagai Calon Gubernur, dengan nama-nama seperti Andika, Risma, Pramono Anung, dan Ahok yang sedang dibahas.

Kedua, PDIP juga menyiapkan opsi untuk mendampingi calon Gubernur dari partai lain, di mana Anies masuk dalam skenario ini. Guntur menyebutkan beberapa nama seperti Charles Honoris dan Prasetyo Edi sebagai cawagub potensial.

Namun, Guntur menekankan bahwa semua keputusan akan ditentukan oleh DPP. Meskipun Anies telah mendapat rekomendasi dari PDIP DKI Jakarta, PKB DKI, dan NasDem, belum ada partai yang secara resmi mendeklarasikan dukungan untuknya.

Sementara Anies dan Kaesang telah memberikan tanggapannya terkait wacana duet tersebut. Anies mengungkapkan bahwa saat ini ia masih menunggu kejelasan mengenai koalisi partai yang akan mengusungnya, sementara Kaesang menyatakan tidak masalah jika dipasangkan dengan siapapun.

Dengan perkembangan ini, Pilkada DKI Jakarta semakin menarik untuk disimak. Publik akan menunggu keputusan resmi dari PDIP dan partai lain terkait siapa yang akan bertarung dalam kontestasi politik di ibu kota.

(N/014)