Gokil! Tembus 4 Besar Terendah Nasional, Pemprov Sumut Jaga Inflasi 2,71% Lewat Pangan Murah
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku (HM), anggota DPR RI yang gagal dilantik melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2020. Hari ini, Kamis (30/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengurusan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun belum ada rincian mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari para saksi tersebut. “Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU untuk tersangka Harun Masiku,” ujar Tessa dalam keterangannya.
Berikut adalah daftar saksi yang dipanggil KPK:
SR, Wiraswasta IV, Wiraswasta MIY, Wiraswasta/Driver Saeful Bahri DD, Pengacara DA, Mengurus Rumah Tangga DOS, Pelajar/MahasiswaKasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2020. Dalam proses tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Wahyu Setiawan (Komisioner KPU), Agustiani Tio (orang kepercayaan Wahyu), Saeful Bahri (pihak swasta), dan Harun Masiku, yang diduga memberi suap agar bisa menjadi anggota DPR melalui PAW.
Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Wahyu Setiawan dijatuhi hukuman atas penerimaan suap sebesar Rp 600 juta untuk memuluskan langkah Harun Masiku. Namun, hingga kini, Harun Masiku masih buron dan belum tertangkap.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka tambahan dalam kasus ini. Terbaru, pada Rabu (22/1), KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Ketua Umum PPP, Djan Faridz, yang diduga terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Sejumlah barang bukti berupa koper, tas, dan dokumen berhasil diamankan dalam penggeledahan tersebut.(DTK)
(n/014)
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bus Bintang Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang mencabut pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun dalam pering
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas infl
EKONOMI