BITVONLINE.COM -Pemerintahan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami sorotan tajam terkait penggunaan fasilitas oleh mantan Ketua MK Anwar Usman. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyoroti fakta bahwa Anwar Usman masih menikmati sejumlah fasilitas yang seharusnya hanya boleh digunakan oleh Ketua MK saat ini, yakni Suhartoyo.
Petrus menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, mengingat Anwar Usman telah dicopot dari jabatannya selama enam bulan. Fasilitas eksklusif yang seharusnya menjadi hak Ketua MK teranyar, kini masih terus digunakan oleh Anwar Usman.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa Anwar Usman masih menggunakan sejumlah fasilitas Ketua MK. Namun, dia menyebut bahwa rumah dinas sudah tidak lagi digunakan oleh Anwar Usman. Fajar menjelaskan bahwa penataan fasilitas akan dilakukan setelah proses Persidangan Hasil Pemilu Umum (PHPU) usai.
Baca Juga:
Sementara itu, kontroversi ini juga mengundang pertanyaan besar dari masyarakat terkait independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penggunaan fasilitas oleh mantan pejabat yang seharusnya tidak lagi memiliki akses ke fasilitas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan netralitas keputusan yang akan diambil.
Pihak MK berjanji untuk melakukan penataan fasilitas secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah proses PHPU selesai. Namun, perlu diperhatikan bahwa isu ini menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan keadilan, netralitas, dan integritas lembaga peradilan yang sangat penting bagi negara.
Baca Juga:
Pemerintahan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami sorotan tajam terkait penggunaan fasilitas oleh mantan Ketua MK Anwar Usman. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyoroti fakta bahwa Anwar Usman masih menikmati sejumlah fasilitas yang seharusnya hanya boleh digunakan oleh Ketua MK saat ini, yakni Suhartoyo.
Petrus menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, mengingat Anwar Usman telah dicopot dari jabatannya selama enam bulan. Fasilitas eksklusif yang seharusnya menjadi hak Ketua MK teranyar, kini masih terus digunakan oleh Anwar Usman.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa Anwar Usman masih menggunakan sejumlah fasilitas Ketua MK. Namun, dia menyebut bahwa rumah dinas sudah tidak lagi digunakan oleh Anwar Usman. Fajar menjelaskan bahwa penataan fasilitas akan dilakukan setelah proses Persidangan Hasil Pemilu Umum (PHPU) usai.
Sementara itu, kontroversi ini juga mengundang pertanyaan besar dari masyarakat terkait independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penggunaan fasilitas oleh mantan pejabat yang seharusnya tidak lagi memiliki akses ke fasilitas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan netralitas keputusan yang akan diambil.
Pihak MK berjanji untuk melakukan penataan fasilitas secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah proses PHPU selesai. Namun, perlu diperhatikan bahwa isu ini menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan keadilan, netralitas, dan integritas lembaga peradilan yang sangat penting bagi negara.
(N/014)
PADANG SIDEMPUAN Satreskrim Polres Padangsidimpuan resmi menetapkan dan menahan mantan Kepala Desa Siloting, Kecamatan Padangsidimpuan Batu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas China menggelar sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (4/6/2025). Latihan tersebut menj
Olahraga
BANDUNG Stadion Si Jalak Harupat resmi ditetapkan sebagai venue utama penyelenggaraan Piala Presiden 2025. Keputusan ini diambil menyusul p
Olahraga
MEDAN Wakil Rektor II Universitas Darma Agung (UDA) Medan, berinisial YS, dikabarkan ditangkap aparat kepolisian di Jalan Syailendra, Kelu
Hukum dan Kriminal
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat penting guna menindaklanjuti sengketa lahan masyarakat dengan peru
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PU), Diana Kusumastuti, diperiksa selama enam jam oleh tim penyidik Kejak
Nasional
BITVONLINE.COM Duduk terlalu lama kini tak hanya identik dengan gaya hidup pasif, namun juga dapat mempercepat datangnya penyakit jantung
Kesehatan
JAKARTA Dalam persidangan kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol) yang menyeret nama Adhi Kismanto, saksi Ulfa Wachiddiyah Zuqr
Hukum dan Kriminal
JABAR Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik menyusul adanya enam warga Jawa Barat
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Lurah Sari Rejo, Kecamatan Medan Pol
Pemerintahan
