Prabowo Dorong Bank BUMN Ringankan Kredit UMKM, Rosan Ungkap Arahan di Istana
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
JAKARTA -Dalam persidangan kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol) yang menyeret nama Adhi Kismanto, saksi Ulfa Wachiddiyah Zuqri mengungkapkan bahwa pengangkatan Adhi sebagai tenaga ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dilakukan tanpa adanya surat keputusan (SK).
Ulfa, yang menjabat Ketua Tim Pengelolaan Program Kerja dan Keuangan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, menegaskan bahwa selama masa jabatannya tidak pernah menemukan SK pengangkatan Adhi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh mantan Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, Teguh Arifiyadi.
"Tidak ada sama sekali SK yang menjamin Adhi bekerja di sana," tegas Ulfa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
Kasus ini bermula saat Menteri Kominfo kala itu, Budi Arie Setiadi, meminta terdakwa Zulkarnaen Apriliantony mencarikan seseorang yang mampu menangani penutupan situs judi online secara masif.
Tony merekomendasikan Adhi yang diketahui memiliki kemampuan teknis untuk melakukan blokir besar-besaran, meski Adhi tidak lolos tes karena latar belakang pendidikan.
Budi Arie menjelaskan bahwa Adhi diterima karena memiliki kemampuan melakukan "take down" hingga 50.000 sampai 150.000 situs per hari, jauh melampaui kapasitas Kominfo yang hanya mampu menutup sekitar 3.000 situs per hari.
Namun, menurut Budi Arie, Adhi diduga terjerumus dalam praktik perlindungan situs judi online, yang sudah berlangsung sebelum ia menjabat.
Dalam dakwaan, Adhi bersama Zulkarnaen, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan diduga bersekongkol untuk melindungi sejumlah situs judi online agar tidak diblokir oleh Kominfo. Para terdakwa dijerat dengan pasal-pasal terkait UU ITE dan KUHP.
Sidang kasus ini menjadi sorotan publik karena menyingkap dugaan ketidakberesan dalam proses rekrutmen tenaga ahli di Kominfo serta dugaan perlindungan aktivitas ilegal di dunia maya.*
(km/j006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi,
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam di Gedung Jaksa Agung M
HUKUM DAN KRIMINAL