Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi, tenaga kesehatan, hingga pakar kesehatan masyarakat disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, keberadaan Dewan Pengarah sebenarnya telah diatur dalam regulasi pembentukan BGN. Namun hingga saat ini, posisi tersebut belum terisi.
"Beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi dan kesehatan masyarakat," ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, Dewan Pengarah memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi strategis kepada BGN terkait berbagai kebijakan pemenuhan gizi nasional. Masukan dari para ahli tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan langkah intervensi gizi yang tepat sasaran.
"Nanti dari mereka akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami mengenai langkah yang harus dilakukan dalam mengintervensi persoalan gizi di masyarakat," katanya.
Agustina menjelaskan, struktur Dewan Pengarah sebenarnya telah tersedia dalam Peraturan Presiden tentang pembentukan BGN. Namun hingga kini belum ada figur yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut.
"Sementara ini memang belum pernah ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN," ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat tujuh posisi Dewan Pengarah yang nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang gizi, kesehatan masyarakat, maupun kesehatan anak.
"Ada tujuh posisi yang akan diisi," katanya.
BGN memastikan proses pengisian Dewan Pengarah akan segera dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dengan hadirnya Dewan Pengarah, BGN berharap setiap kebijakan yang diambil dapat didukung kajian ilmiah dan rekomendasi para pakar sehingga program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.*
(d/dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL