Mardiono PPP Hadiri Acara Halalbihalal dengan Golkar, Silaturahmi atau Politik?

JAKARTA -Kehadiran Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, dalam acara halalbihalal bersama Partai Golkar memunculkan pertanyaan seputar silaturahmi politik antarpartai menjelang Pilpres 2024. Meski diakui sebagai momen suasana Idul Fitri, kehadiran tokoh-tokoh politik di acara ini seringkali mendapat penafsiran politis yang mendalam.

Mardiono secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan PDIP terkait kehadirannya di acara tersebut. Bagi Mardiono, halalbihalal adalah momentum silaturahmi yang tak perlu dipolitisasi lebih jauh. Namun, kehadiran tokoh-tokoh penting dari beberapa partai politik menunjukkan adanya dinamika politik yang tak bisa diabaikan.

Acara halalbihalal yang diselenggarakan oleh Golkar dihadiri oleh beberapa tokoh penting dari berbagai partai politik, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menkominfo sekaligus Ketum Relawan Projo Budi Arie Setiadi, dan Ketum PSI Kaesang Pangarep. Kehadiran mereka mencerminkan dinamika politik yang terus berlangsung di Tanah Air.

Meski demikian, Mardiono menekankan bahwa acara tersebut seharusnya dipahami dalam konteks suasana Idul Fitri yang penuh dengan nilai-nilai silaturahmi dan keberagaman. Namun, sebagai politisi, dia juga sadar bahwa setiap langkah politik pasti memiliki implikasi dan tafsir politik tersendiri.

Kehadiran Mardiono di acara tersebut memang menjadi sorotan, terutama mengingat partai-partai yang terlibat memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional. Bagi sebagian pihak, kehadiran tokoh-tokoh politik di acara seperti ini bisa dianggap sebagai upaya membangun koalisi atau memperkuat relasi politik menjelang agenda politik yang lebih besar.

Dalam konteks ini, kegiatan silaturahmi antarpartai memang wajar terjadi, namun harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak diinginkan. Sementara itu, publik tetap diharapkan untuk memahami bahwa setiap langkah politik memiliki kepentingan dan dinamika tersendiri yang perlu diperhatikan.

(K/09)