Politik Bansos Dituduh Merayap dalam Pemilu 2024, Jokowi Tidak Berkomentar

JAKARTA   – Berita terkait dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri-menteri untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 terus menjadi sorotan. Ahli dari kedua kubu capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, secara berulang kali mengangkat isu ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Jokowi menolak untuk memberikan komentar terkait hal ini. “Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” ujarnya dengan tegas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari Rabu (3/4/2024)

Terkait panggilan para menteri oleh MK, Jokowi mengkonfirmasi bahwa keempat menteri yang dipanggil akan hadir di MK pada Jumat (5/4) mendatang. Dia menyatakan bahwa para menteri tersebut akan menjelaskan tugas dan peran masing-masing dalam sidang tersebut.

Sebelumnya, dugaan politisasi Bansos disampaikan oleh salah satu ahli dari kubu Anies-Cak Imin, Faisal Basri. Dia menyebut bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino hanya bertujuan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, dan menyebut adanya politisasi Bansos secara vulgar.

Faisal Basri menyinggung tentang praktik politik gentong babi atau pork barrel di Amerika Serikat, dan mengaitkannya dengan program BLT el nino. Dia menyoroti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai menteri yang paling vulgar dalam mempolitisasi Bansos.

Sementara itu, ahli dari kubu Ganjar, Romo Magnis, juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait politisasi Bansos. Dia menyebut pembagian Bansos yang dilakukan oleh Presiden untuk mendukung pasangan tertentu dalam Pemilu 2024 sebagai pelanggaran etika, mirip dengan seorang karyawan yang mencuri uang tunai dari kas toko.

Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa dugaan politisasi Bansos menjadi isu yang sangat sensitif dalam kontestasi politik Indonesia. Sementara itu, respons Jokowi yang enggan berkomentar menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahannya. Di sisi lain, kehadiran para menteri di MK diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang lebih jelas terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam konteks dugaan politisasi Bansos ini.

(K/09)