Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
TANJAB TIMUR –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Timur kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertangggujawaban (LKPj) Bupati Tanjab Timur tahun anggaran 2023.
Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Mahruf, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, para anggota dewan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forkompinda.
Lima Fraksi DPRD yang hadir dalam sidang tersebut terdiri dari Fraksi PAN, Golkar, PDI Perjuangan, BBI, dan RNR. Setiap fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap LKPj bupati.
Fraksi PAN menyampaikan pandangan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur pada tahun 2023. Meskipun demikian, beberapa target pelayanan dasar infrastruktur belum terealisasi sepenuhnya, dan diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Fraksi PAN memberikan apresiasi atas progres report Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terhadap capaian kinerja tahun 2023, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung perekonomian masyarakat secara lebih baik.
Dalam pandangannya, Fraksi PAN menyarankan agar dokumen LKPj ini diteruskan pada tahapan pembahasan selanjutnya. Mereka juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporannya kepada pihak legislatif sebelum pembahasan lebih lanjut, guna memaksimalkan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Tanjab Timur.
Sidang paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Tanjab Timur dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL