JAKARTA -Dalam suasana politik yang semakin memanas jelang Pemilihan Umum 2024, perseteruan antara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan pemerintah mengenai pembahasan program kerja calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan utama. Anies Baswedan menyoroti keputusan pemerintah untuk membahas program-program pasangan calon presiden yang belum terpilih secara legal, menimbulkan pertanyaan tentang etika dalam politik.
Dalam sebuah wawancara di Jakarta Utara, Anies menegaskan bahwa seharusnya pemerintah mengakomodasi program-program kerja yang dijanjikan oleh presiden terpilih setelah keputusan resmi Pemilu dikeluarkan. Namun, pembahasan program-program tersebut telah dimulai sebelum proses pemilihan selesai, menurut Anies, merupakan suatu masalah etika yang serius.
Anies Baswedan menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam demokrasi, namun menegaskan bahwa keterbukaan tersebut seharusnya dimulai setelah keputusan resmi Pemilu diumumkan. Ia mempertanyakan legalitas dari pembahasan tersebut jika dilakukan sebelum keputusan final Pemilu. Anies juga menekankan pentingnya mengikuti aturan hukum dalam menjalankan negara, bukan hanya mengandalkan keputusan pribadi.
Baca Juga:
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan spesifik mengenai program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet paripurna. Jokowi menegaskan bahwa instruksinya adalah program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran 2025, sesuai dengan prinsip percepatan anggaran.
Perseteruan antara Anies Baswedan dan pemerintah, serta bantahan dari Presiden Jokowi, menyoroti kompleksitas politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum. Pertanyaan tentang etika dalam pembahasan program-program calon presiden yang belum terpilih secara legal menjadi pusat perdebatan, sementara politisi dan pemimpin negara berusaha menjelaskan dan mempertahankan posisi mereka masing-masing dalam konteks politik yang terus berkembang.
Baca Juga:
(K/09)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
