Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air, Menko Polhukam Akan Temui Tokoh Nduga

JAKARTA -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengumumkan rencananya untuk bertemu dengan tokoh dari Nduga, Papua, dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dalam pernyataannya kepada awak media di Jakarta, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan upaya diplomasi untuk memastikan keselamatan pilot yang disandera.

“Hari ini saya akan ketemu tokoh dari Nduga yang ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philips Martin ya,” ungkapnya, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani situasi tersebut.

Namun, Hadi Tjahjanto juga mengakui adanya tantangan dalam proses pembebasan pilot Susi Air tersebut. Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, sebelumnya mengungkapkan bahwa ada pihak ketiga yang menghambat proses negosiasi, meskipun proses tersebut sebelumnya diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang baik.

“Tadi kami sampaikan juga, bahwa di bulan November, Desember (2023), awal Januari (2024) itu kami berharap bisa mencapai suatu titik yang baik. Namun Kan ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil,” jelas Mathius.

Dalam konteks ini, pertemuan antara Hadi Tjahjanto dengan tokoh Nduga diharapkan dapat membuka pintu bagi kemajuan dalam negosiasi dan memfasilitasi pembebasan pilot Susi Air. Upaya ini juga menjadi titik fokus bagi pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak oleh konflik bersenjata.

Sebagai tantangan yang kompleks, penyelesaian kasus ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Semua pihak berharap bahwa upaya diplomasi ini akan membawa hasil positif dan mengantarkan pilot Susi Air ke keselamatan serta kebebasan yang diinginkan.

(K/09)