JAKARTA -Bawaslu RI menegaskan bahwa hak angket, yang diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, tidak termasuk dalam mekanisme pemilu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan mengenai hak angket dalam undang-undang pemilu.
Pada Jumat, 23 Februari 2024, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan, bukan bagian dari kewenangan Bawaslu. Meskipun demikian, Bagja menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai usulan hak angket, mengingat hal tersebut merupakan domain dari partai politik (parpol) dan DPR.
Bagja menegaskan bahwa fokus utama Bawaslu saat ini adalah pada pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, terutama dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu berusaha untuk tidak campur tangan dalam urusan politik terkait usulan hak angket tersebut.
Baca Juga:
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Usulan ini memperoleh respons positif dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyatakan kesiapan partainya untuk bekerja sama.
Ganjar menyebut bahwa hak angket atau interpelasi menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Usulan ini telah disampaikan dalam rapat TPN dengan partai pengusungnya, PDIP dan PPP.
Baca Juga:
Sementara itu, Anies Baswedan menyatakan bahwa partai di Koalisi Perubahan, termasuk PKB, NasDem, dan PKS, siap bekerja sama dalam rangka mendukung inisiatif tersebut. Anies menegaskan kesiapannya untuk menyediakan data-data yang diperlukan dalam penyelidikan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.
(K/09
JAKARTA Dewan Pers memberikan perhatian besar terhadap penetapan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV, sebagai tersangka dalam kasus ya
Hukum dan Kriminal
ACEH Pelayanan medis di RSIA Keluarga Desa Kutacane, Aceh Tenggara, mendapat sorotan publik setelah sebuah video cekcok antara keluarga pa
Kesehatan
BINJAI Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, Sumatera
Pemerintahan
VATIKAN Puluhan ribu umat Katolik dari seluruh penjuru dunia membanjiri Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransisk
Internasional
Nampo, Korea Utara Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un resmi meluncurkan kapal perusak baru seberat 5.000 ton dalam sebuah upacara militer
Internasional
MEDAN Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkoba, Wali Kota Medan Rico Waas mem
Pemerintahan
SUMSEL Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat untuk mulai menanam cabai di rumah masingmasing sebagai bagian dari solusi konkret m
Ekonomi
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Purnawirawan TNI Letnan Jenderal Sutiyoso secara terbuka menyatakan dukungannya terh
Politik
PEMATANG SIANTAR Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, secara resmi meresmikan Monumen Sang Naualuh Damanik pada Sabtu (26/4/2025) de
Pemerintahan
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah berkomitmen terhadap pembangunan etika dan moral spiritual sebagai pondasi dalam membangun
Pemerintahan
