JAKARTA -Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendapat perhatian publik setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, langkahnya menuju jabatan tersebut tidak luput dari sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara.
Menurut Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, KPK telah berkoordinasi untuk mengirimkan surat kepada AHY terkait pelaporan harta kekayaan kepada KPK. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap penyelenggara negara yang baru menjabat atau berakhir masa jabatan wajib melaporkan kekayaannya paling lambat dalam waktu tiga bulan.
Pelaporan harta kekayaan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk Menteri ATR/BPN, sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. KPK menekankan pentingnya pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas penyelenggara negara.
AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2), menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam. Namun, sorotan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan menyoroti tahapan awal kepemimpinan AHY di bidang tersebut.
(K/09)
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga melaporkan hingga kini telah menghadirkan 163 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa ya
Pemerintahan
JAKARTA Ribuan petani memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 dengan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). a
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bersama TNI telah memblokir akses keluarmasuk Pulau Bangka dan Belitung (Babe
Nasional
JAKARTA Penyanyi Vidi Aldiano kembali menjadi sorotan publik setelah penampilannya terlihat semakin kurus dalam sebuah video yang memper
Entertainment
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan mencolok dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menandatangani Perjanjia
Ekonomi
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kasus Kepala SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria, yang sempat
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2
Politik
BATUBARA Kesabaran warga tampaknya telah habis. Aksi unik sekaligus menyedihkan dilakukan oleh warga Desa Benteng dan Desa Pahang, Kecama
Peristiwa
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pembentukan perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dan Mesir guna memperkuat
Ekonomi
