Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, menanggapi pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Puan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menghormati proses internal partai. Ia menegaskan bahwa PDIP memiliki aturan internal terkait pemilihan ketua umum yang akan dilaksanakan pada Kongres PDIP April 2025 mendatang. “Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai,” ujar Puan.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menyatakan keprihatinannya atas status Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Effendi meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan PDIP, termasuk posisi ketua umum. Ia menilai perlu ada pembaharuan total dalam struktur kepemimpinan PDIP. “Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui,” kata Effendi.
Effendi juga mengungkapkan bahwa pengunduran diri Megawati sebagai Ketua Umum PDIP harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang melibatkan Hasto. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar masalah etika, tetapi sudah menjadi masalah hukum yang serius. “Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” tambah Effendi. Puan pun menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti proses internal yang ada dan menunggu kongres untuk pemilihan ketua umum.
Puan mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati aturan yang ada dalam partai dan menjaga kesolidan PDIP. Ia menekankan pentingnya untuk menghormati proses yang akan dilaksanakan pada kongres mendatang. “Jadi kita ikuti proses yang ada di partai perjuangan,” ujar Puan.
(christie)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL