Panas! Bahlil Blak-blakan soal Mensos Risma, dan Tudingan Politisasi Bansos

JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan respons tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, terkait peran Presiden Joko Widodo dalam pembagian bantuan sosial (bansos) yang diduga memiliki nuansa politisasi menjelang pemilihan umum. Bahlil menegaskan bahwa pembagian bansos, baik dalam bentuk sembako maupun tunai, merupakan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah dan bukan merupakan upaya politisasi.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (2/2/2024), Bahlil menyatakan bahwa keputusan terkait pembagian bansos telah melalui proses yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan semua fraksi yang ada di dalamnya, yang mana telah menyetujui program tersebut. Ia menyoroti bahwa Menteri Sosial yang saat ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Tri Rismaharini, juga terlibat dalam pengelolaan bansos.

Pada saat pembagian bansos, meskipun Risma tidak diundang, Bahlil menegaskan bahwa keterlibatannya dalam distribusi bantuan sosial tetap relevan. Bahkan, Bahlil menyatakan bahwa jika diperlukan, Risma dapat melakukan pembagian bansos sendiri sesuai dengan tugasnya sebagai Menteri Sosial. Ia menegaskan bahwa Menteri Sosial memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan distribusi bansos, dan bahwa pihaknya sebagai pembantu siap untuk bekerja sama dan siap untuk tidak diundang dalam proses tersebut.

https://youtu.be/yRPUl3Y8RCs

Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pembagian bansos tidak bermotif politik, dan bahwa partisipasi Menteri Sosial dalam proses tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial didistribusikan secara adil dan transparan kepada masyarakat yang membutuhkan, terlepas dari pertimbangan politik. Dengan demikian, pernyataan Bahlil mencerminkan keinginan untuk menjaga integritas dan tujuan dari program bantuan sosial tersebut, sambil menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan politik.

(A/08)