Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik mantan rekannya sesama kader PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara Harun Masiku.
Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum yang sudah didudukinya sejak tahun 1999. “Emang Effendi itu siapa?” ujar Andreas saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon hanya sebagai upaya mencari panggung politik. “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon, yang sudah diberhentikan dari PDIP, menyatakan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum harus bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. “Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Effendi menambahkan, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral terkait kasus tersebut. “Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan, termasuk posisi Ketua Umum. “Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegas Effendi.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan keprihatinannya dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, kasus yang menimpa Hasto merupakan petaka besar bagi PDIP, terlebih karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi. “Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” tambah Effendi.
(christie)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
TAPANULI SELATAN Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) SipirokTarutun
PERISTIWA
MEDAN Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditaya
ENTERTAINMENT
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia tidak hanya di
SENI DAN BUDAYA