Menkomdigi: Spam Judi Online Kini Banyak Sasar Akun Influencer Daerah
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik mantan rekannya sesama kader PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara Harun Masiku.
Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum yang sudah didudukinya sejak tahun 1999. “Emang Effendi itu siapa?” ujar Andreas saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon hanya sebagai upaya mencari panggung politik. “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon, yang sudah diberhentikan dari PDIP, menyatakan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum harus bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. “Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Effendi menambahkan, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral terkait kasus tersebut. “Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan, termasuk posisi Ketua Umum. “Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegas Effendi.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan keprihatinannya dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, kasus yang menimpa Hasto merupakan petaka besar bagi PDIP, terlebih karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi. “Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” tambah Effendi.
(christie)
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI