Perpres Kopdes Merah Putih Segera Terbit, Bansos dan Barang Subsidi Bakal Lewat Koperasi Desa
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang terletak di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/1). Penggeledahan ini dilakukan seiring dengan penggeledahan rumah Hasto yang ada di Bekasi sebelumnya.
“Benar, tadi malam selain rumah di Bekasi, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah yang berada di Kebagusan hingga sekitar pukul 24.00 WIB,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Rabu (8/1).
Tessa menambahkan, penggeledahan dilakukan terkait dengan dua perkara yang menjerat Hasto sebagai tersangka, yakni dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI, serta dugaan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah alat bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik.
Penggeledahan di rumah Hasto yang berada di Bekasi dimulai pada pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 18.19 WIB. Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik KPK membawa sebuah koper besar berwarna biru. Sementara itu, rumah Hasto yang berada di Kebagusan juga digeledah pada malam harinya.
Kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sebuah flashdisk dan buku catatan milik staf Hasto, Kusnadi.
Hasto Kristiyanto saat ini berstatus tersangka dalam dua perkara. Pertama, terkait dugaan suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Dalam perkara ini, Hasto diduga turut menyokong dana suap senilai Rp 600 juta yang diberikan kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan.
Kedua, dalam perkara dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, di mana Hasto diduga melakukan upaya untuk menghalangi penyidikan dengan mengarahkan sejumlah saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahkan, pada saat penangkapan Harun Masiku, Hasto diduga memerintahkan seorang penjaga rumahnya untuk menghubungi Masiku agar segera melarikan diri dan merendam handphone-nya.
Hasto Kristiyanto telah menegaskan bahwa ia dan PDIP akan menghormati dan menaati proses hukum yang tengah berjalan. Namun, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK pada hari sebelumnya dan meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bid
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI)
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus berjalan seiring deng
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara terkait barang bukti emas seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa, dengan tiga anggota poli
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyampaikan pembelaannya usai ditahan penyidik Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
HUKUM DAN KRIMINAL