Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
Medan – Puluhan wartawan yang bertugas di Medan Belawan diduga mendapat penghalangan saat menjalankan tugasnya melakukan liputan pemusnahan barang bukti di Bea Cukai Belawan, Senin (10/4/2023).
Penghalangan tugas jurnalistik yang diduga dilakukan Humas Kanwil Bea Cukai Sumut FRH terjadi di tengah tajamnya sorotan masyarakat atas perkara agregat ratusan triliun yang disampaikan Menkopohukam di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI.
Dalam grup Whats App Jurnalis beredar video dugaan saat terjadi perdebatan antara puluhan wartawan dengan seorang wanita diduga Humas Kanwil Dirjen Bea Cukai (DJBC) Sumut FRH. Saling jawab terlihat pada video itu. Lalu masuk seorang pria mencoba menengahi.
Diawal rekaman terdengar suara wanita diduga FRH meminta kuli tinta masuk ke lokasi pemusnahan dengan tertib, karena sejak awal puluhan wartawan merasa dipersuit itu spontan mengatakan mereka tak pernah ribut-ribut.
Lalu terlihat datang seorang pria berkacamata berusaha menenangkan situasi, namun puluhan jurnalis yang merasa dipersulit aksesnya dalam melaksanakan tugasnya menolak atas sikap dugaan penghalangan tugas pers tersebut.
Jurnalis yang ada di lokasi dugaan penghalangan tugas pers itu Syamsul Bahri Hasibuan pada media ini, Senin (10/4/2023) mengakui kejadian dugaan praktek tak transparan nya Humas Kanwil DJBC Sumut berinisial FRH ini.
“Saya menduga terjadi penghalangan melaksanakan tugas jurnalistik. Saya akan berkoordinasi dengan Penasehat Hukum di Redaksi saya guna melakukan langkah hukum,” tegasnya.
Diceritakan Syamsul yang juga Ketua Kelompok Pers di Belawan itu, awalnya bersama teman teman media yang bertugas di Belawan akan meliput kegiatan pemusnahan barang bukti penyeludupan di Dermaga Pabean Bea Cukai Sumatera Utara Jalan Karo Belawan.
Namun Syamsul mengaku, mereka tak diperkenankan meliput dengan alasan, Kanwil DJBC Sumut telah membawa puluhan wartawan lain untuk meliput kegiatan itu, merasa hak nya selaku Jurnalis dihalangi dengan alasan tak masuk akal, Syamsul dan wartawan lain protes.
“Katanya mereka (Humas Bea Cukai Sumut,red) membawa puluhan wartawan untuk meliput acara pemusnahan, jadi kami tak diperbolehkan masuk. Apa urusannya, mau berapa banyak dibawa mereka wartawan, tugas jurnalistik di lindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999,” katanya.
Ditegaskan Syamsul, kepada Humas Kanwil Bea Cukai Sumut, tegas dikatakannya, kalau wartawan yang melaksanakan tugas tersebut ilegal dipersilahkan untuk ditangkap. “Kalau kami ilegal, silahkan tangkap,” kata Syamsul mengulang ucapannya di depan FRH sang Humas Kanwil Bea Cukai Sumut.
Humas Kanwil DJBC Sumut Fatimah Rathauli Hutabarat yang dikonfirmasi wartawan, Senin (10/4/2023) tak merespon konfirmasi wartawan yang dilayangkan ke Whats Appnya. Meski 2 centang, hingga berita ini ditayangkan, Fatimah dan membalas.
Staff Kakanwil DJBC Sumut, OK Robby juga mendadak cuek. Pesan mohon disampaikan ke Kakanwil DJBC Sumut Parjiya tak kunjung dijawab. Meski di laman WA nya terlihat 2 centang biru.
Dilansir media online, sebanyak 634 bal sepatu dan pakaian bekas serta 15 kantong obat obatan herbal yang ditaksir bernilai Rp1,2 miliar dimusnakahkan Bea Cukai Sumatera Utara.
Pemusnahan sejumlah barang selundupan itu dengan cara dibakar di Dermaga Pabeanan Bea Cukai Sumatera Utara, Jalan Karo, Belawan, Senin (10/4/2023).
“Sejumlah barang selundupan, seperti pakaian bekas, sepatu dan obat – obatan herbal. Serta pemusnahan barang selundupan dilakukan dengan cara dibakar, tegas Kepala Kantor Bea Cukai Sumatera Utara, Parjiya, Senin (10/4/2023).
Lebih lanjut Parjiya menjelaskan, semua barang bekas yang diimpor dari sejumlah negara Asia dan Eropa tersebut merupakan hasil tangkapan Bea Cukai dari tahun 2022-2023.
Barang yang dimusnahkan pakaian dan sepatu sebanyak 634 ball, obat-obatan herbal 15 kantong.”Penindakan ini, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan industri kecil,” tandas Parjiya mengakhiri.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asintel Kodam I BB Kolonel Inf Robert Gaozi, Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Teddy Jhon S. Marbun, SH, M.H., Kadiskum TNI AL Letkol Laut (KH/W) Sulastri, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon, S.H., M.H bersama Kasat Intelkam AKP Zul Efendi, SH., Koordinator Kejati Sumut Hendra Antonius Ginting, SH, M.H dan Dandenpom I/ BB Letkol CPM Dahri Dahlan, Sos, M.SI.
Hadir juga Pomal Lantamal I Belawan Mayor Laut (PM) Hengki Adek S, SH., Kepala Kantor DJKN Sumut Tedy Syandriadi, Kepala Dinas PPESDM Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si., Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Azrai Ridho Hanafiah, SE, M.Si. dan Kepala KPKNL Medan Kesatria Purba serta Staff Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan Andri.
(Septian Hernanto)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL