Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, Putusan Dijadwalkan Kamis 13 Februari 2025

JAKARTA -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 13 Februari 2025 mendatang. Hal ini disampaikan oleh hakim tunggal Djuyamto setelah sidang perdana yang berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025.

Djuyamto menjelaskan timeline persidangan yang sudah disepakati. Setelah sidang perdana, agenda berikutnya adalah mendengarkan tanggapan dari KPK selaku Termohon yang dijadwalkan pada Kamis (6/2). Selanjutnya, pada Jumat (7/2), pihak Pemohon, yakni Hasto, akan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi atau ahli.

Baca Juga:

• KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama
• KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Lima Laporan Masuk Sejak 2024

Terkait dengan gugatan praperadilan ini, Hasto Kristiyanto menggugat status tersangkanya yang dijerat KPK dalam dua perkara besar. Pertama, dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Kedua, dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan upaya menghalangi proses penyidikan kasus Harun Masiku.

Di dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga berperan dalam mendukung dana agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Nilai suap yang diduga diserahkan kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, mencapai Rp 600 juta.

Baca Juga:

• KPK Panggil Deputi Gubernur BI dan Anggota DPR Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
• KPK Panggil Bupati OKU Teddy Meilwansyah Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PUPR

Selain itu, dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, Hasto juga diduga melakukan tindakan untuk mengarahkan saksi agar memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Ia juga terlibat dalam upaya menghilangkan bukti penting berupa telepon genggam.

Sidang praperadilan ini dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari 2025, sehari sebelum putusan dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025, pukul 15.00 WIB.

(kp/n14)

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama

KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Lima Laporan Masuk Sejak 2024

KPK Panggil Deputi Gubernur BI dan Anggota DPR Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

KPK Panggil Bupati OKU Teddy Meilwansyah Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PUPR

KPK Bongkar Dugaan Pembelian Jet Pribadi Pakai Uang Korupsi Pemprov Papua, Dibawa 19 Koper Tunai

Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Pemerintah RI Siap Lakukan Ekstradisi