Menteri Pekerjaan Umum Bantah Kabar Belasan Ribu Karyawan Dirumahkan Akibat Efisiensi Anggaran

JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah kabar yang beredar mengenai dirumahkannya belasan ribu karyawan Kementerian PU akibat efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun pada tahun 2025. Menurut Dody, isu tersebut muncul karena sejumlah karyawan yang masa kontraknya habis, bukan akibat pemutusan hubungan kerja.

Dody menjelaskan bahwa kontrak kerja beberapa karyawan Kementerian PU telah selesai, dan pihak kementerian belum bisa melanjutkan kontrak-kontrak tersebut karena masih dalam proses evaluasi anggaran. "Habis kontrak, kan next kontraknya belum. Kita belum bisa lanjutkan karena anggarannya masih ditinjau ulang dan masih dalam proses kritik anggaran," ujar Dody di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pada tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun mengurangi sisa pagu anggaran menjadi Rp 29,57 triliun. Dody menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait hal ini, dan berharap dapat segera melanjutkan kontrak bagi karyawan yang terdampak.

"Setelah proses ini selesai, kami akan kembali berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Harapannya, dalam waktu secepatnya, kami bisa membuka kontrak kembali bagi mereka yang terdampak," tambah Dody.

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa sekitar 18.000 karyawan Kementerian PU dirumahkan akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Informasi tersebut pertama kali disebarkan melalui akun X @raffimulyaa pada Selasa (11/2/2025), yang menyebutkan adanya pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

(tb/a)