BNN Sumut: 1,5 Juta Warga Terpapar Narkoba, Didominasi Usia 15–25 Tahun
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan tekadnya untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025), Dedi menegaskan bahwa dia tidak gentar menghadapi perlawanan dari perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini merugikan lingkungan dan negara.
Menurut Dedi, pendekatan yang akan digunakannya untuk menanggulangi praktik tambang ilegal ini adalah dengan memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini didasari fakta bahwa perusahaan-perusahaan tambang ilegal tersebut tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, serta merusak lingkungan.
"Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Di rumah saja," kata Dedi dengan tegas, menanggapi tantangan yang dihadapinya.
Dalam menghadapi persoalan tambang ilegal, Dedi juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tersebut. Dia sudah mulai melakukan perhitungan anggaran untuk proses pemulihan atau recovery yang diperkirakan akan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan Undang-Undang Pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan," tambahnya.
Sebelumnya, Dedi telah mengunjungi salah satu tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada Januari 2025. Dedi menemukan bahwa surat izin aktivitas pertambangan tersebut telah berakhir pada November 2024, sementara tambang ilegal lain di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung, sudah beroperasi selama 14 tahun dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
Dedi berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini dan memastikan bahwa semua tambang ilegal di Jawa Barat dapat dihilangkan demi kelestarian lingkungan dan kepentingan negara.
(kp/n14)
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membenarkan adanya insiden penamparan terhadap seorang pegawai Badan Usaha Mi
PERISTIWA
BATU BARA Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar tepung tawar dan doa bersama untuk melepas keberangkatan Wali Kota Mahyaruddin Salim
PEMERINTAHAN