Dedi Mulyadi Janji Tertibkan Tambang Ilegal di Jawa Barat, Gunakan UU Tipikor untuk Tindak Perusahaan Nakal

JAKARTA -Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan tekadnya untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025), Dedi menegaskan bahwa dia tidak gentar menghadapi perlawanan dari perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini merugikan lingkungan dan negara.

Menurut Dedi, pendekatan yang akan digunakannya untuk menanggulangi praktik tambang ilegal ini adalah dengan memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini didasari fakta bahwa perusahaan-perusahaan tambang ilegal tersebut tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, serta merusak lingkungan.

"Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Di rumah saja," kata Dedi dengan tegas, menanggapi tantangan yang dihadapinya.

Dalam menghadapi persoalan tambang ilegal, Dedi juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tersebut. Dia sudah mulai melakukan perhitungan anggaran untuk proses pemulihan atau recovery yang diperkirakan akan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan Undang-Undang Pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan," tambahnya.

Sebelumnya, Dedi telah mengunjungi salah satu tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada Januari 2025. Dedi menemukan bahwa surat izin aktivitas pertambangan tersebut telah berakhir pada November 2024, sementara tambang ilegal lain di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung, sudah beroperasi selama 14 tahun dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

Dedi berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini dan memastikan bahwa semua tambang ilegal di Jawa Barat dapat dihilangkan demi kelestarian lingkungan dan kepentingan negara.

(kp/n14)