Viral! PNS Tapanuli Utara Mengaku Dipecat Usai Tuntut TPP, Wakil Bupati Buka Suara
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2029 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.
Dapil yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten itu selama ini dikenal sebagai salah satu basis terkuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah.
Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan karena Kaesang akan bertarung di wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi lumbung suara PDI-P.Baca Juga:
Pada Pemilu Legislatif 2024, PDI-P berhasil meraih tiga dari delapan kursi DPR RI di dapil tersebut.
Tiga kursi itu ditempati Ketua DPR Puan Maharani, Aria Bima, dan Rahmad Handoyo.
Langkah Kaesang dinilai bukan sekadar perebutan kursi parlemen, tetapi juga menjadi ujian apakah pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi effect masih mampu menarik dukungan pemilih di wilayah yang selama ini identik dengan PDI-P.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai nama besar Jokowi memang masih memiliki pengaruh di kawasan Solo Raya.
Namun, menurutnya, efek elektoral yang pernah mengangkat sejumlah kandidat pada pemilu sebelumnya kini mulai berkurang setelah dinamika politik 2024.
"Nama Jokowi masih kuat di Solo Raya, tetapi efek coattail-nya sudah tergerus setelah 2024. Pemilih PDI-P loyal karena ideologi, bukan hanya sosok," kata Agus.
Menurut Agus, apabila PSI hanya mengandalkan popularitas Jokowi, peluang Kaesang akan terbatas pada perolehan suara simpati.
"Jika hanya mengandalkan Jokowi, PSI akan mentok di suara simpatik," bebernya.
Agus mengatakan Kaesang perlu membangun kekuatan politik secara nyata melalui kerja-kerja lapangan.
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL