Terungkap di Sidang, Eks Pejabat Bea Cukai Akui Ada Instruksi "Bersih-bersih" Jelang OTT KPK
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Manta
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Aceh.
Hal tersebut disampaikan Mukarramah saat menghadiri Kegiatan Penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Senin (27/7/2026) malam.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, S.Pd., MSP, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Meutia Juliana, S.STP., M.Si., Bunda PAUD, serta Ketua Pokja Bunda PAUD dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.Baca Juga:
.png)
Dalam arahannya, Mukarramah menekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi Aceh yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.
Menurutnya, keberadaan Pokja Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan anak usia dini agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dimulai dari pendidikan anak usia dini. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh Aceh," ujar Mukarramah.
Ia menjelaskan, Pokja Bunda PAUD tidak hanya berfungsi sebagai pendamping Bunda PAUD, tetapi juga berperan dalam menyusun perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, hingga mengevaluasi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD.
Mukarramah juga mengajak seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten dan kota agar menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Selain itu, ia mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, satuan pendidikan, hingga pemerintah gampong agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini di Aceh.
Melalui kegiatan penguatan ini, Mukarramah berharap seluruh Pokja Bunda PAUD semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga mampu melahirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak.
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Manta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026), guna membahas la
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (28/
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Put
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab seluruh ti
PEMERINTAHAN
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL