Kaesang Bidik Dapil V Jateng, Uji Kekuatan Jokowi Effect di Kandang Banteng PDI-P

JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2029 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

Dapil yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten itu selama ini dikenal sebagai salah satu basis terkuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah.

Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan karena Kaesang akan bertarung di wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi lumbung suara PDI-P.

Baca Juga:

• Chat dengan Istri Jadi Bukti, Kejagung Beberkan Dasar Penetapan Lodewyk sebagai Tersangka Kasus Korupsi MBG

Pada Pemilu Legislatif 2024, PDI-P berhasil meraih tiga dari delapan kursi DPR RI di dapil tersebut.

Tiga kursi itu ditempati Ketua DPR Puan Maharani, Aria Bima, dan Rahmad Handoyo.

Langkah Kaesang dinilai bukan sekadar perebutan kursi parlemen, tetapi juga menjadi ujian apakah pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi effect masih mampu menarik dukungan pemilih di wilayah yang selama ini identik dengan PDI-P.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai nama besar Jokowi memang masih memiliki pengaruh di kawasan Solo Raya.

Namun, menurutnya, efek elektoral yang pernah mengangkat sejumlah kandidat pada pemilu sebelumnya kini mulai berkurang setelah dinamika politik 2024.

"Nama Jokowi masih kuat di Solo Raya, tetapi efek coattail-nya sudah tergerus setelah 2024. Pemilih PDI-P loyal karena ideologi, bukan hanya sosok," kata Agus.

Menurut Agus, apabila PSI hanya mengandalkan popularitas Jokowi, peluang Kaesang akan terbatas pada perolehan suara simpati.

"Jika hanya mengandalkan Jokowi, PSI akan mentok di suara simpatik," bebernya.

Agus mengatakan Kaesang perlu membangun kekuatan politik secara nyata melalui kerja-kerja lapangan.

Ia menyarankan PSI memperkuat mesin partai hingga tingkat RT dan RW serta memberdayakan kader lokal.

"PSI harus turun ke RT-RW, bukan hanya medsos, kader lokal kuat," ujarnya.

Selain itu, Kaesang juga dinilai perlu membawa isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM, peluang kerja bagi anak muda, hingga birokrasi yang bersih.

"Kalau perlu, logistik kuat. Dapil neraka artinya biaya kampanye tinggi. Tanpa itu, efek Jokowi tidak cukup," jelas dia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memiliki pandangan serupa.

Menurutnya, PSI membutuhkan strategi politik yang benar-benar berbasis wilayah apabila ingin bersaing di Dapil V Jawa Tengah.

Burhanuddin menilai Kaesang harus membangun hubungan langsung dengan masyarakat, terutama di wilayah Klaten dan Sukoharjo yang dikenal sebagai basis kuat PDI-P.

"PSI harus membangun jaringan sampai tingkat bawah, merekrut tokoh lokal, menggarap pemilih muda, dan menawarkan isu yang konkret. Kalau hanya mengandalkan branding nasional PSI dan popularitas Kaesang, itu tidak cukup. Dapil ini terlalu kuat secara politik untuk dimenangkan hanya dengan kampanye personal," beber Burhanuddin.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan pemilihan Dapil V Jawa Tengah bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan partai sejak Rakernas PSI di Makassar.

Bestari mengatakan Solo dipilih karena merupakan daerah tempat Kaesang tumbuh dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

Selain itu, PSI juga memiliki target menjadikan Jawa Tengah sebagai basis utama partai pada Pemilu 2029.

"Alhamdulillah kemarin Mas Kaesang meletakkan dapil beliau untuk Pemilu legislatif 2029 nanti di dapil V Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya. Itu yang mengawali itu," kata Bestari.

Ia menambahkan bahwa Kaesang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai "kandang gajah", istilah yang digunakan PSI untuk menggambarkan target menjadikan provinsi tersebut sebagai basis utama partai.

Burhanuddin menilai pertarungan di Dapil V Jawa Tengah akan menjadi salah satu duel politik paling menarik pada Pemilu 2029.

Menurutnya, pertarungan tersebut bukan sekadar perebutan kursi DPR RI, melainkan juga menjadi ajang mengukur sejauh mana pengaruh politik Jokowi masih bertahan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Ia menilai pengaruh Jokowi masih cukup kuat jika melihat hasil Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Ini menunjukkan bahwa, meskipun Jokowi tidak lagi menjadi presiden, ia masih punya political capital dan jaringan elektoral yang signifikan. Apalagi wilayah ini adalah salah satu basis pemilih yang paling identik dengan Jokowi," tegas Burhanuddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa modal politik tersebut tetap harus didukung kerja elektoral yang serius.

"Dan di situlah tantangan sebenarnya. Jokowi mungkin bisa membantu membuka pintu. Tetapi untuk memenangkan dapil, Kaesang tetap membutuhkan mesin kampanye, jaringan lokal, kerja elektoral yang serius, dan kemampuan untuk membangun identitas politiknya sendiri," tandas Burhanuddin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai setiap warga negara memiliki hak untuk maju sebagai calon legislatif.

"Ya dia kan bukan PDI Perjuangan... Ya harusnya masyarakat punya hak. Dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapapun boleh," jelasnya.

Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa Dapil V Jawa Tengah merupakan basis kuat PDI-P. Ia optimistis kehadiran Kaesang tidak akan memengaruhi dukungan terhadap Puan Maharani.

"Nggak, nggak, kita kan partainya beda," tandas Ganjar.* (km/ad)

Chat dengan Istri Jadi Bukti, Kejagung Beberkan Dasar Penetapan Lodewyk sebagai Tersangka Kasus Korupsi MBG

Dasco Fasilitasi Perdamaian Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, Laporan Polisi Segera Dicabut

Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Dugaan Korupsi MBG Rugikan Negara Rp10,5 Triliun per Tahun

Sidang Korupsi Smartboard Langkat Memanas, Auditor Ungkap Pihak yang Disebut Terkait hingga Peran Saiful Abdi dan PPK

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN, Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Kebun Plasma 20 Persen