Mantan Presiden Akan Beri Pembekalan? Wamendagri: Tunggu Saja!

JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa kemungkinan ada mantan Presiden Republik Indonesia yang akan memberikan materi kepada 505 kepala daerah dalam acara retret yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas mantan Presiden yang dimaksud.

"Mungkin nanti, mungkin ya ada juga mantan Presiden yang akan berbicara. Mungkin, mungkin nanti kita akan sampaikan (sosoknya)," ujar Bima Arya kepada awak media usai menghadiri prosesi tes kesehatan kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Meskipun terus didesak oleh awak media, Bima Arya tetap enggan mengungkapkan siapa mantan Presiden yang akan memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih. "Nanti lah kita lihat, nanti kita lihat nanti ada mantan Presiden akan berbicara," katanya singkat.

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

Selain mantan Presiden, Bima Arya memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam pembekalan tersebut, meskipun kehadirannya akan menyesuaikan dengan agenda kenegaraan yang padat.

"Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau (Prabowo). Beliau sangat mungkin untuk datang di awal, di tengah, atau di ujung. Bisa sekali, bisa dua kali atau lebih, tergantung nanti bagaimana beliau menyesuaikan jadwalnya," jelas Bima Arya.

Retret yang akan diikuti oleh 505 kepala daerah ini dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah dilantik pada 20 Februari 2025.

Pembekalan dari 40 Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara

Selain Presiden Prabowo dan kemungkinan mantan Presiden, para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari sekitar 40 menteri serta pimpinan berbagai lembaga negara, termasuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan memastikan kepala daerah memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan nasional.

Sebelumnya, Wamendagri juga menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan retret tersebut dinilai wajar, mengingat pentingnya acara ini dalam mendukung efektivitas pengelolaan APBN senilai Rp 3.600 triliun.

Retret kepala daerah ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan siapa mantan Presiden yang akan memberikan pembekalan serta bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam periode kepemimpinan baru ini

(km/a)