SBY Ungkap Kebijakan Keliru yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi: Kenaikan Gaji ASN Tak Teratur

JAKARTA -Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan salah satu kebijakan yang dianggap keliru dan berdampak pada stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Menurut SBY, salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), yang tidak teratur dan tidak disesuaikan dengan inflasi setiap tahunnya.

Pada wawancara hari Senin (17/2/2025), SBY menegaskan bahwa selama periode 2014-2024, kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, hanya terjadi tiga kali. Kenaikan tersebut tercatat pada 2015, 2019, dan 2024. Sementara itu, inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa terus berlangsung setiap tahun.

"Saya harus mengatakan, gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi," kata SBY dalam wawancara tersebut.

Baca Juga:

• Demokrat Bantah Keras Tuduhan Terlibat Isu Ijazah Jokowi: Fitnah dan Upaya Adu Domba
• Harga Beras Premium dan Medium Terus Naik, Melebihi HET di Seluruh Wilayah

SBY menambahkan, jika dalam 10 tahun terakhir ASN, TNI, dan Polri hanya mendapat kenaikan gaji tiga kali, maka terdapat tujuh tahun di mana harga barang naik, tetapi penghasilan tetap. Hal ini, menurut SBY, menyebabkan daya beli ASN menurun secara signifikan.

"Selama 10 tahun, daya beli mereka menurun, ini jangan diabaikan," tegas SBY.

Baca Juga:

• Harga Beras di Padangsidimpuan Melonjak, Warga Minta Pemerintah Turun Langsung Cek Harga di Lapangan
• Mendagri Ungkap Kecurangan Perusahaan Besar dalam Skandal Oplosan Beras: Vampir Penghisap Darah Rakyat

Selain itu, SBY juga menyebutkan bahwa sektor swasta juga menghadapi masalah serius dalam hal ketenagakerjaan selama periode tersebut. Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan pengangguran meningkat, sementara lapangan kerja semakin terbatas. SBY pun menekankan pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan agar ekonomi tetap tumbuh.

"Oleh karena itu, menurut saya, kembali utamakan penciptaan lapangan pekerjaan, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan pada mereka, agar tidak lakukan PHK, dan kemudian bantu yang sungguh miskin," paparnya.

Selama masa pemerintahannya, SBY menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankannya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan baik. Pada periode 2004-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai angka 6,35% pada 2007, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2009 dengan angka terendah 4,63%. Di sisi lain, pada dekade 2014-2024, puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tercatat sebesar 5,31% pada 2022, dengan angka terendah terjadi pada 2020 yang mencatatkan kontraksi ekonomi hingga -2,07%.

SBY juga mengungkapkan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai hal ini. SBY menilai Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan ASN, dan berharap kebijakan terkait penciptaan lapangan pekerjaan dan pemeliharaan daya beli dapat segera dikeluarkan oleh pemerintahannya.

"Saya pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo beberapa kali dan belum mengerti pentingnya job creation ini, pentingnya menjaga daya beli. Kita harapkan pemerintahan beliau segera keluarkan policy menteri-menterinya yang klop untuk menuju ke penjagaan konsumsi rumah tangga ini," ungkap SBY.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN, menurut SBY, harus menjadi perhatian serius agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik dan stabil, dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan mendukung daya beli masyarakat.

(cb/a)