JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung bergerak cepat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah tegas yang diambilnya adalah pemecatan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, yang diduga melanggar surat edaran gubernur terkait larangan siswa bepergian ke luar provinsi.
Dalam keterangan usai pelantikan di Istana Merdeka, Kamis (20/2), Dedi menyatakan, "Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi."
Kepala SMAN 6 Depok tersebut tetap melanjutkan rencana study tour untuk 347 siswanya, meskipun kebijakan gubernur melarang kegiatan tersebut. Study tour yang direncanakan akan mengunjungi Surabaya, Malang, dan Bekasi, dengan biaya yang dibebankan kepada para siswa sebesar Rp 5,5 juta untuk akomodasi dan uang jajan.
Dedi Mulyadi menambahkan, "Ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak."
Selain itu, Dedi juga menyebutkan bahwa isu penyelewengan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) yang sempat ramai di Jawa Barat menjadi salah satu fokusnya ke depan. "Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen pendidikan di provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ungkapnya.
Tindakan ini menunjukkan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperbaiki sektor pendidikan di Jawa Barat, dengan memprioritaskan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.