Jokowi Soal Instruksi Megawati Tunda Retreat: Kepentingan Rakyat Harus Utama

SOLO -Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menilai bahwa kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tidak menunda keikutsertaannya dalam kegiatan retreat yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Jokowi menyatakan hal tersebut saat ditemui di Kota Solo, Jumat (21/2/2025), menanggapi penundaan keberangkatan sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP.

"Saya kira mestinya hadir, datang," ujar Jokowi. Kegiatan retreat yang digelar pada 21 hingga 28 Februari 2025 ini diadakan oleh pemerintah pusat untuk mempertemukan kepala daerah dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Jokowi mengingatkan bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan hasil pemilihan rakyat yang harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai politik.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain," jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah diharapkan mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retreat tersebut. Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis malam, 20 Februari 2025, sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," ujar Megawati dalam surat tersebut. Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Penundaan ini menciptakan ketegangan antara kebijakan partai dan perintah pemerintah pusat, yang ditekankan oleh Jokowi agar kepala daerah tetap hadir dalam kegiatan tersebut demi kepentingan negara.

(km/a)