Selain itu, Verdy menilai, larangan mengikuti retreat ini juga bisa dipandang sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintah. "Larangan ini memperlihatkan sikap oposisi terbuka, menjaga loyalitas kader kepada partai, dan bisa jadi juga merupakan strategi untuk menekan pemerintah terkait dengan penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto," katanya.
Instruksi tersebut juga dipandang sebagai bagian dari strategi negosiasi politik. Dengan menangguhkan keikutsertaan kadernya dalam program pemerintah, Megawati berusaha memperlihatkan bahwa PDI-P adalah kekuatan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. "Ini adalah upaya untuk menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar daripada sekadar mengikuti program pemerintah," tambah Verdy.
Sejumlah kepala daerah dari PDI-P menyatakan siap untuk mematuhi instruksi Ketua Umum dan menunda kehadirannya dalam retreat tersebut, meskipun ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik.