Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P: Langkah Politik Simbolis atau Perlawanan Terbuka?

JAKARTA -Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kepala daerah yang terpilih dari PDI-P menunda mengikuti retreat yang diadakan di Magelang. Langkah ini dianggap sebagai manuver politik yang sarat dengan makna simbolis dan perlawanan terhadap pemerintah.

Menurut Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, instruksi Megawati merupakan bentuk politik simbolis untuk menunjukkan siapa yang berkuasa dalam menentukan arah kebijakan di daerah. "Ini adalah pesan jelas tentang otoritas politik. Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, tetapi partai pengusung," ujar Verdy, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga:

• Wapres Gibran Siapkan Peta Jalan Menuju Pemilu 2029 di Tengah Isu Pemakzulan
• Kader PDIP Minta Bareskrim Tetapkan Menteri Koperasi Budi Arie sebagai Tersangka

Lebih lanjut, Verdy menjelaskan bahwa langkah ini juga mengandung pesan kesetiaan politik yang ditegakkan tegak lurus dengan partai. "Instruksi ini memperkuat dominasi PDI-P atas kader-kadernya yang memimpin di pemerintahan daerah," tambahnya.

Selain itu, Verdy menilai, larangan mengikuti retreat ini juga bisa dipandang sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintah. "Larangan ini memperlihatkan sikap oposisi terbuka, menjaga loyalitas kader kepada partai, dan bisa jadi juga merupakan strategi untuk menekan pemerintah terkait dengan penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto," katanya.

Baca Juga:

• Ketua PDIP Sumut Kritik Mendagri Soal 4 Pulau: Keputusan Sepihak, Curiga Ada Kepentingan Tambang Nikel?
• Jokowi Irit Bicara Tanggapi Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Itu Urusan Teknis”

Instruksi tersebut juga dipandang sebagai bagian dari strategi negosiasi politik. Dengan menangguhkan keikutsertaan kadernya dalam program pemerintah, Megawati berusaha memperlihatkan bahwa PDI-P adalah kekuatan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. "Ini adalah upaya untuk menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar daripada sekadar mengikuti program pemerintah," tambah Verdy.

Sejumlah kepala daerah dari PDI-P menyatakan siap untuk mematuhi instruksi Ketua Umum dan menunda kehadirannya dalam retreat tersebut, meskipun ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik.

(km/a)

Wapres Gibran Siapkan Peta Jalan Menuju Pemilu 2029 di Tengah Isu Pemakzulan

Kader PDIP Minta Bareskrim Tetapkan Menteri Koperasi Budi Arie sebagai Tersangka

Ketua PDIP Sumut Kritik Mendagri Soal 4 Pulau: Keputusan Sepihak, Curiga Ada Kepentingan Tambang Nikel?

Jokowi Irit Bicara Tanggapi Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Itu Urusan Teknis”

Rp850 Juta “Digeser”, Hasto Balas “Ok Sip”: Kode Suap yang Terbongkar? Ini Kata Ahli Bahasa UI

Fraksi PDIP Soroti Krisis Ekonomi dan Sosial di Medan, Desak Pemko Tidak Tutup Mata