"Pengunjuk rasa menyanyikan lagu tersebut saat demo. Lagu ini sudah ada di Spotify sebelum adanya unjuk rasa. Menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia," kata Mahfud.
Sementara itu, band Sukatani sebelumnya telah meminta maaf melalui akun Instagram resmi mereka setelah lagu "Bayar Bayar Bayar" mendapat sorotan. Mereka juga meminta agar lagu tersebut tidak disebarluaskan lebih lanjut setelah viral di media sosial. Lagu ini dianggap menyinggung institusi Polri, yang kemudian merespons dengan sikap terbuka terhadap kritik.
Baca Juga:
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak anti-kritik. Ia mengungkapkan bahwa kritik adalah masukan untuk evaluasi dan perbaikan.
(km/a)
Baca Juga:
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
