Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
KUDUS -Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus melaporkan adanya pertumbuhan signifikan dalam industri hasil tembakau di wilayah Keresidenan Pati. Terbaru, jumlah pabrik rokok di wilayah tersebut telah mencapai 202 pabrik, sebuah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hanya 193 pabrik.
Kepala KPPBC Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti, menyampaikan bahwa pada akhir Januari 2025, jumlah pabrik rokok di Keresidenan Pati tercatat 198 pabrik, dan pekan ini meningkat lagi menjadi 202 pabrik. Pertumbuhan ini didorong oleh penambahan jumlah pabrik yang tersebar di beberapa kabupaten, dengan Kabupaten Kudus menjadi yang terbanyak, mencapai 111 pabrik. Kabupaten Jepara mencatatkan 83 pabrik, Kabupaten Pati memiliki enam pabrik, dan Blora dua pabrik.
"Penambahan jumlah pabrik rokok ini sangat signifikan, dan menunjukkan adanya investasi yang meningkat di industri tembakau," ungkap Lenni. Seiring waktu, industri ini terus berkembang dengan adanya penambahan pabrik yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 114 pabrik rokok, diikuti oleh penambahan menjadi 129 pabrik pada tahun 2022. Tahun 2023 juga mengalami lonjakan dengan bertambahnya 30 pabrik, yang membawa jumlahnya menjadi 159 pabrik. Pada tahun 2024, jumlah pabrik meningkat signifikan menjadi 193 pabrik pada bulan Desember, dan kini mencapai 202 pabrik pada Februari 2025.
Penambahan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara, terutama dalam sektor cukai hasil tembakau. KPPBC Kudus optimis bahwa kontribusi dari industri ini akan membantu memenuhi target penerimaan cukai, yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
Untuk memaksimalkan penerimaan cukai, KPPBC Kudus juga mengupayakan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, yang dapat mengganggu pasar rokok legal. Dengan dukungan anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang lebih besar, KPPBC Kudus juga akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dalam memberantas rokok ilegal.
Selain itu, KPPBC Kudus telah melakukan tindakan hukum terhadap 10 kasus pelanggaran terkait rokok ilegal, dengan denda cukai yang mencapai Rp2,25 miliar. Pendapatan dari denda tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan target penerimaan cukai.
(at/a)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI